PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 tentang STANDARDISASI PERALATAN KESEHATAN RUMAH SAKIT TINGKAT III DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 11 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standardisasi adalah proses merumuskan, MENETAPKAN, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. 2. Peralatan kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin serta implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 3. Standardisasi Peralatan Kesehatan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk membakukan serta menyeragamkan jenis alat kesehatan. 4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. www.djpp.kemenkumham.go.id 5. Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA adalah fasilitas kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang mempunyai kemampuan memberikan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan umum serta kesehatan matra baik pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dilengkapi sarana penunjang sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit tersebut. 6. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 7. Dukungan Kesehatan adalah segala upaya kesehatan meliputi upaya pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi kesehatan ditujukan secara langsung untuk mendukung penugasan kekuatan Tentara Nasional INDONESIA, dilaksanakan oleh unsur kesehatan Tentara Nasional INDONESIA. 8. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien. 9. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat dan atau bahan ukur. 10. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara. 11. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara. 12. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 13. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

BAB III

STANDAR PERALATAN KESEHATAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Peralatan kesehatan meliputi: a. peralatan medis; dan b. peralatan nonmedis. (2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Peralatan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Rumah Sakit.

Pasal 10

Koreksi

(1) Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai. (2) Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. pengujian dan kalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang; b. memenuhi ketentuan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang untuk peralatan yang menggunakan sinar pengion; c. penggunaan peralatan medis dan non medis di rumah sakit dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien; d. pengoperasian dan pemeliharaan peralatan rumah sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id e. pemeliharaan peralatan didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. (3) Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Standar Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan TNI disusun berdasarkan: a. kelompok pelayanan; b. jenis; c. satuan; d. jumlah; dan e. kodifikasi.

Pasal 12

(1) Daftar Standar Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Peralatan Kesehatan yang bersifat kematraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh masing- masing Angkatan.

(1) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi: a. pelayanan medik umum; b. pelayanan gawat darurat; c. pelayanan medik spesialis dasar; d. pelayanan spesialis penunjang medik; e. pelayanan medik spesialis gigi dan mulut; f. pelayanan keperawatan dan kebidanan; g. pelayanan penunjang klinik; h. pelayanan penunjang non klinik; i. pelayanan administrasi kesehatan; dan j. pelayanan kamar operasi. (2) Pelayanan Medik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pelayanan medik dasar; b. pelayanan medik gigi mulut; dan c. pelayanan kesehatan ibu anak/keluarga berencana. (3) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar. (4) Pelayanan Medik Spesialis Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. pelayanan penyakit dalam; b. kesehatan anak; c. bedah; dan d. kebidanan dan kandungan. (5) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. pelayanan anestesiologi; b. radiologi; c. rehabilitasi medik; dan d. patologi klinik. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit 1 (satu) pelayanan. (7) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. pelayanan asuhan keperawatan; dan b. pelayanan asuhan kebidanan. (8) Pelayanan Penunjang Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas: a. perawatan intensif; b. pelayanan darah; c. gizi; d. farmasi; e. sterilisasi instrumen; dan f. rekam medik. (9) Pelayanan Penunjang Non Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas: a. laundry/linen; b. jasa boga/dapur; c. tehnik dan pemeliharaan fasilitas; d. pengelolaan limbah; e. gudang; f. transportasi (ambulance); g. komunikasi; h. kamar jenazah; i. pemadam kebakaran; j. pengelolaan gas medik; dan k. penampungan air bersih. (10) Pelayanan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas: a. informasi dan penerimaan pasien; b. keuangan; c. personalia; d. keamanan; www.djpp.kemenkumham.go.id e. sistem informasi rumah sakit; dan f. pendidikan dan pelatihan.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 tentang STANDARDISASI PERALATAN KESEHATAN RUMAH SAKIT TINGKAT III DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15