PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 10 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. 2. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan. 3. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, MEMUTUSKAN penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC. 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 6. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 7. Aparatur Sipil Negara Kemhan yang selanjutnya disebut ASN Kemhan adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri. 8. Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Satuan Kesehatan adalah unit kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi TNI dan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, ASN Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan. 9. Sumber Daya Kesehatan adalah segala bentuk tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan. 10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

BAB II

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 3

Koreksi

(1) Penanggulangan TBC dilaksanakan dengan berpedoman pada strategi nasional eliminasi TBC. (2) Strategi nasional eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penguatan komitmen dan kepemimpinan; b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien; c. intensifikasi upaya kesehatan; d. peningkatan peran serta Kemhan dan TNI di bidang Penanggulangan TBC; dan e. penguatan manajemen program.

Pasal 4

Penanggulangan TBC di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan terhadap: a. prajurit TNI; b. ASN Kemhan; dan c. keluarga prajurit TNI dan ASN Kemhan.

Pasal 5

Penguatan komitmen dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai eliminasi TBC; dan/atau b. penyelenggaraan Penanggulangan TBC dilakukan melalui program dan kebijakan kesehatan termasuk peningkatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan primer dan lanjutan.

Pasal 6

Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak kepada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasyankes Kemhan dan TNI di wilayahnya; b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasyankes milik Kemhan dan TNI; c. pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Kemhan dan TNI; dan d. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC di Fasyankes milik Kemhan dan TNI berkoordinasi dengan Pusat atau Dinas Kesehatan Kemhan atau TNI dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Intensifikasi upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui: a. promosi kesehatan; b. pengendalian faktor risiko; c. penemuan dan pengobatan; d. pemberian kekebalan; dan e. pemberian obat pencegahan.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penangggulangan TBC, maka perlu dibangun dan dikembangkan kerja sama dan koordinasi serta peningkatan peran dari setiap pengelola Satuan Kesehatan. (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai lingkup tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing yang terkait dengan pengelolaan Penanggulangan TBC. (3) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. advokasi; b. penemuan kasus; c. penanggulangan TBC; d. pengendalian faktor risiko; e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; f. peningkatan komunikasi informasi dan edukasi; g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan TBC; h. integrasi Penanggulangan TBC; dan/atau i. sistem rujukan.

Pasal 14

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan melalui: a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program; b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC; c. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan d. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.

BAB 2

Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui: a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan; b. intervensi perubahan perilaku prajurit TNI, ASN Kemhan, dan keluarga prajurit TNI dan ASN Kemhan; c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasyankes Kemhan dan TNI serta ruang publik. (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait. (3) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

(1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui: a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas; dan b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien. (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes Kemhan dan TNI yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya. (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan; b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan c. skrining pada kondisi situasi khusus. (4) Setiap Fasyankes Kemhan dan TNI yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Satuan Komando Atas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui sistem informasi TBC. (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari sistem informasi TBC. (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC. (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Satuan Kesehatan dan Fasyankes Kemhan dan TNI. (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasien TBC mendapatkan: a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan; b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh petugas Fasyankes Kemhan dan TNI untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

BAB 3

Penemuan dan Pengobatan

Pasal 10

Koreksi

(1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui: a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas; dan b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien. (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes Kemhan dan TNI yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya. (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan; b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan c. skrining pada kondisi situasi khusus. (4) Setiap Fasyankes Kemhan dan TNI yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Satuan Komando Atas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui sistem informasi TBC. (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari sistem informasi TBC. (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC. (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Satuan Kesehatan dan Fasyankes Kemhan dan TNI. (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasien TBC mendapatkan: a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan; b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh petugas Fasyankes Kemhan dan TNI untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

Pasal 11

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

BAB 5

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22