Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan I…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 2. Program adalah instrumen kebijakan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau yang setara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Kegiatan adalah bagian dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau yang setara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Pejabat eselon II atau yang setingkat selaku penanggung jawab Kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. (2) Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja. (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala unit organisasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan Inspektorat Jenderal Tentara Nasional INDONESIA. (2) Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal Tentara Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melaksanakan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada kepala unit organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1921), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1921), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2018 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9