PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DI BIDANG PERTAHANAN TERKAIT DENGAN PENANAMAN MODAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERMEN Nomor 10 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan kewenangan Menteri Pertahanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pemberian izin di bidang pertahanan terkait dengan penanaman modal. 2. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan terkait dengan bidang pertahanan yang dikeluarkan oleh Menteri. 3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Pendelegasian Wewenang penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. izin industri bahan baku untuk bahan peledak; b. izin industri bahan peledak dan komponennya; dan c. izin produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang. (3) Penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 3

Pelaksanaan penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Pasal 4

(1) Penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat , Menteri menugaskan pejabat Kementerian Pertahanan untuk memproses rekomendasi. (2) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif berada di Kementerian Pertahanan sedangkan tunjangan dan hak lainnya disesuaikan dengan ketentuan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2015 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2015 REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pelaksanaan penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.