Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2021 tentang PENETAPAN I...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 2. Program adalah instrumen kebijakan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau yang setara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Kegiatan adalah bagian dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau yang setara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) IKU merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. (2) IKU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Kemhan dan TNI dalam: a. MENETAPKAN rencana kinerja jangka menengah; b. MENETAPKAN rencana kinerja tahunan; c. menyusun rencana kerja dan anggaran; d. menyusun perjanjian kinerja; e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan f. melaksanakan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara. (3) IKU Kemhan dan TNI terdiri atas: a. indikator kinerja sasaran strategis; b. indikator kinerja Program; c. indikator kinerja Kegiatan; (4) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) IKU sebagamana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pejabat eselon II atau yang setingkat selaku penanggung jawab kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. (2) Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja. (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Organisasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala unit organisasi di Lingkungan Kemhan dan TNI melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kemhan dan TNI dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI. (2) Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melaksanakan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada kepala unit organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 663), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2021 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2021 tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8