PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

PERMEN Nomor 02 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. 2. Ancaman adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikandapat membahayakan keselamatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. 3. Gangguan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menghambat, mengganggu atau menggagalkan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan Presidendan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan adalah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke Negara INDONESIA. 5. Pasukan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Paspampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. 6. Perekrutan adalah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis kualifikasi prajurit TNI yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tugas pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 7. Keluarga PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah istri atau suami PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anak PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN, menantu PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN. 8. Keluarga Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN adalah istri atau suami Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN.

BAB II

POKOK KEBIJAKAN

Pasal 5

Koreksi

Pokok-Pokok Kebijakan pengamananPresiden dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan mengatur tentang Kebijakan Umum Pengamanan, Pengadaan, Perekrutan, dan Pembiayaan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami berupa: a. menjamin keamanan tempat yang dikunjungi oleh PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami di dalam negeri dan di luar negeri; b. menjamin keamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami di wilayah daratan; c. menjamin keamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami di wilayah perairan yuridiksi nasional; d. menjamin keamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami di seluruh kedaulatan wilayah udara nasional; dan e. menjamin keamanan dan keselamatan pribadi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami setiap saat dimanapun berada. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengamanan anak dan menantu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, berupa: a. menjamin keamanan dan keselamatan pribadi anak dan menantu dari PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN setiap saat dimanapun berada; dan b. menjamin pengamanan wilayah anak dan menantu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di dalam dan di luar negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Panglima TNI.

Pasal 7

(1) Pengamanan Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami, berupa: a. menjamin keamanan dan keselamatan pribadi Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami, di dalam negeri dan di luar negeri; dan b. menjamin keamanan wilayah yang dikunjungi Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami di dalam negeri dan di luar negeri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN Beserta isteri atau suami di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima TNI.

Pasal 8

(1) Pengamanan Tamu Negara Setingkat KepalaNegara/Kepala Pemerintahan, berupa: a. Menjamin keamanan dan keselamatan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan selama berada di INDONESIA; b. Menjamin keamanan wilayah yang dikunjungi oleh Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; dan c. Membantu pelaksanaan pelayanan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima TNI. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

Pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dilaksanakan secara fungsional.

Pasal 10

Perekrutan pasukan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dipilih dan dibentuk melalui proses seleksi dengan persyaratan tertentu oleh TNI yang berasal dari prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai kebutuhan operasional.

Pasal 11

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/KepalaPemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Dalam hal pengelolaan anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah, TNI mempertanggungjawabkan kepada Menteri Pertahanan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik. (3) Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA, Itjen Kementerian Pertahanan dan Itjen TNI.

BAB Kedua

Kebijakan Umum Pengamanan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Koreksi

Menteri Pertahanan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. MENETAPKAN kebijakan dalam pengerahan, anggaran, penyiapan sarana dan prasarana serta perekrutan sesuai kebutuhan yang diusulkan TNI dan sesuai alokasi yang ditentukan oleh Pemerintah; dan b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kebijakan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN,Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Pasal 13

Panglima TNI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melaksanakan kebijakan Menteri Pertahanan tentangpengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; b. mengeluarkan perintah kepada Komando Utama Operasi TNI dan Komando Pelaksanaan Operasi TNI untuk menyiapkan satuan, sarana dan alat sesuai dengan permintaan Kepala Staf Angkatan; c. MENETAPKAN kebijakan operasional penyelenggaraan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; dan d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi setiap tahap kegiatan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Pasal 14

Kepala Staf Angkatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melaksanakan perintah Panglima TNI; b. melaksanakan pembinaan kekuatan, kemampuan dan gelar matra Angkatan dalam tugas pengamanan Presidendan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; dan c. Melaksanakan pengawasan internal dan evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan Presidendan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15