PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2016 tentang PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 01 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional INDONESIA di Kementerian Pertahanan. 2. Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur, pemakaian dan penggunaan atribut. 3. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertahanan dan TNI. 4. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat PSB KORPRI adalah pakaian seragam yang digunakan oleh anggota KORPRI pada kegiatan yang telah ditetapkan. 5. Pakaian Seragam Tentara Nasional INDONESIA adalah pakaian dinas Tentara Nasional INDONESIA. 6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian sipil yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional INDONESIA untuk kepentingan upacara atau acara resmi di Kementerian Pertahanan. 7. Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian sipil yang digunakan oleh pejabat setingkat Eselon III ke atas, baik Pegawai Negeri Sipil, maupun Tentara Nasional INDONESIA. 8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Tentara Nasional INDONESIA yang digunakan untuk dinas sehari-hari. 9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Tentara Nasional INDONESIA untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya. 10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan Tentara Nasional INDONESIA yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. 11. Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai negeri pada waktu hamil. 12. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu tugas khusus. 13. Pakaian Batik yang selanjutnya disingkat PB adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA di lingkungan Kementerian Pertahanan. 14. Pakaian Seragam Olahraga Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSO Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga. 15. Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kementerian Pertahanan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. 16. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. 17. Atribut adalah tanda-tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya. 18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 19. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 20. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah prajurit TNI yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 22. Kementerian Pertahanan Republik INDONESIA selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

BAB 1

Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Pasal 4

Koreksi

(1) PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa: a. kemeja lengan pendek; b. kemeja lengan panjang untuk yang berjilbab; c. celana panjang untuk pria; d. rok pendek untuk wanita; dan e. rok panjang untuk wanita yang berjilbab. (2) Penggunaan PSPNS Kemhan digunakan setiap: a. hari Senin dan hari Selasa bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang madya ke atas; dan 2) PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke atas; b. hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional tertentu; dan c. hari Senin sampai dengan hari Minggu bagi PNS yang melaksanakan tugas jaga. (3) PNS Wanita yang melaksanakan dinas luar atau melaksanakan pendidikan, kegiatan di lapangan dan para medis di Rumah Sakit menggunakan celana panjang. (4) Kelengkapan PSPNS Kemhan sebagai berikut: a. baret PNS Kemhan; b. ikat pinggang warna hitam dengan logo Kemhan; c. kaos dalam warna putih; d. sepatu dinas warna hitam; e. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan f. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab. (5) Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas: a. papan nama; b. tanda jabatan; c. tanda jasa atau kehormatan yang dimiliki; d. badge logo Kemhan; e. badge lokasi Satker; f. tanda pangkat dan pembeda golongan; g. label security; dan h. lencana KORPRI.

Pasal 5

(1) PSB KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa: a. kemeja KORPRI lengan panjang; b. celana panjang untuk pria; c. rok pendek untuk wanita; dan d. rok panjang untuk wanita yang berjilbab. (2) Penggunaan PSB KORPRI digunakan pada setiap: a. upacara hari ulang tahun KORPRI; b. upacara bendera tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; c. upacara hari besar nasional; d. pengangkatan sumpah; dan e. acara resmi yang ditetapkan oleh pengurus KORPRI. (3) Kelengkapan PSB KORPRI sebagai berikut: a. peci nasional warna hitam; b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang KORPRI; c. sepatu dinas warna hitam; d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan e. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab. (4) Atribut PSB KORPRI terdiri atas: a. papan nama; b. lencana KORPRI; dan c. tanda kehormatan yang dimiliki.

BAB 2

Pakaian Dinas Harian II

Pasal 13

Koreksi

(1) PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa: a. kemeja lengan pendek; b. celana panjang warna sesuai Matra untuk pria; dan c. rok warna sesuai Matra untuk wanita. (2) Penggunaan PDH II digunakan untuk: a. kegiatan di lapangan, meninjau latihan dan kegiatan sosial; dan b. mengantar dan menjemput kesatuan yang berangkat dan kembali dari tugas operasi. (3) Kelengkapan PDH II terdiri atas: a. tutup kepala topi lapangan warna Angkatan dengan tanda pangkat; b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang TNI; c. sepatu dinas warna hitam; d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan e. tas PDH (khusus wanita TNI). (4) Atribut PDH I berlaku secara mutatis dan mutandis untuk PDH II

Pasal 14

(1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa: a. kemeja lengan panjang warna sesuai Matra; b. celana panjang dan jas warna sesuai Matra untuk pria; dan c. rok dan jas warna sesuai Matra untuk wanita. (2) Penggunaan PDU I digunakan untuk: a. upacara pelantikan kepala negara dan wakil kepala negara; b. pengantar dan penyambutan jenazah; c. ziarah nasional; d. upacara tabur bunga di laut; e. apel kehormatan dan renungan suci; f. upacara penyambutan pejabat setingkat menteri dan panglima angkatan perang negara asing yang dilaksanakan di INDONESIA; g. upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik INDONESIA; h. upacara pelepasan Purnawira di Angkatan; i. upacara pemakaman dan persemayaman secara militer; dan j. upacara kenegaraan (HUT negara asing, HUT Republik INDONESIA, Hari Pahlawan, dan HUT TNI). (3) Kelengkapan PDU I terdiri atas: a. pet upacara (Tamtama TNI AL menggunakan dop); b. sepatu dinas sesuai Matra; c. kaos kaki sesuai Matra untuk pria; d. ikat pinggang sesuai Matra; e. dasi untuk TNI AD dan TNI AU; f. pedang untuk Perwira TNI AL pria; g. sarung tangan putih untuk Perwira TNI AL; dan h. tas PDU untuk Wanita TNI (warna hitam untuk Kowad dan Wara, serta warna putih untuk Kowal). (4) Atribut PDU I terdiri atas: a. papan nama; b. tanda pangkat upacara; c. tanda jabatan; d. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan e. tanda kehormatan medali besar.

BAB 3

Pakaian Dinas Upacara I

Pasal 14

Koreksi

(1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa: a. kemeja lengan panjang warna sesuai Matra; b. celana panjang dan jas warna sesuai Matra untuk pria; dan c. rok dan jas warna sesuai Matra untuk wanita. (2) Penggunaan PDU I digunakan untuk: a. upacara pelantikan kepala negara dan wakil kepala negara; b. pengantar dan penyambutan jenazah; c. ziarah nasional; d. upacara tabur bunga di laut; e. apel kehormatan dan renungan suci; f. upacara penyambutan pejabat setingkat menteri dan panglima angkatan perang negara asing yang dilaksanakan di INDONESIA; g. upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik INDONESIA; h. upacara pelepasan Purnawira di Angkatan; i. upacara pemakaman dan persemayaman secara militer; dan j. upacara kenegaraan (HUT negara asing, HUT Republik INDONESIA, Hari Pahlawan, dan HUT TNI). (3) Kelengkapan PDU I terdiri atas: a. pet upacara (Tamtama TNI AL menggunakan dop); b. sepatu dinas sesuai Matra; c. kaos kaki sesuai Matra untuk pria; d. ikat pinggang sesuai Matra; e. dasi untuk TNI AD dan TNI AU; f. pedang untuk Perwira TNI AL pria; g. sarung tangan putih untuk Perwira TNI AL; dan h. tas PDU untuk Wanita TNI (warna hitam untuk Kowad dan Wara, serta warna putih untuk Kowal). (4) Atribut PDU I terdiri atas: a. papan nama; b. tanda pangkat upacara; c. tanda jabatan; d. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan e. tanda kehormatan medali besar.

Pasal 15

(1) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berupa: a. kemeja lengan panjang warna putih; b. jas khusus warna putih; c. celana panjang warna hitam untuk pria; dan d. rok warna hitam untuk wanita. (2) Penggunaan PDU II sesuai dengan kebutuhan atau undangan. (3) Kelengkapan PDU II terdiri atas: a. sepatu dinas sesuai Matra; b. kaos kaki sesuai Matra untuk pria; c. dasi kupu-kupu kecuali prajurit TNI AL; dan d. Wanita TNI membawa tas dan memakai stoking warna natural. (4) Atribut PDU II terdiri atas: a. tanda pangkat upacara; b. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan c. tanda kehormatan medali kecil.

BAB IV

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 20

Koreksi

PDK yaitu pakaian dinas yang digunakan pegawai Kemhan yang berdinas khusus terdiri atas: a. Pakaian Seragam Protokoler; b. Pakaian Seragam Kesehatan; c. Pakaian Seragam Kehumasan; d. Pakaian Seragam Petugas Komunikasi dan Elektronik; e. Pakaian Seragam Korps Musik; f. Pakaian Seragam Bengkel; g. Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran; h. Pakaian Seragam Satuan Keamanan; dan i. Jaket Kemhan.

Pasal 21

(1) Pakaian Seragam Protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, digunakan pada saat melaksanakan tugas keprotokoler. (2) Jenis Pakaian Seragam Protokoler terdiri atas: a. Pakaian Seragam Lengkap Protokoler I; b. Pakaian Seragam Lengkap Protokoler II; dan c. Pakaian Seragam Protokoler Batik. (3) Pakaian Seragam Lengkap Protokoler I, berupa: a. kemeja lengan panjang warna putih; b. celana panjang warna gelap untuk pria; c. rok warna gelap untuk wanita; dan d. dasi dan penjepit. (4) Kelengkapan Pakaian Seragam Lengkap Protokoler I terdiri atas: a. ikat pinggang hitam; b. sepatu dinas warna hitam; c. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan d. peralatan komunikasi khusus. (5) Pakaian Seragam Lengkap Protokoler II, berupa: a. celana panjang dan kemeja satu warna untuk pria; dan b. rok dan kemeja satu warna untuk wanita. (6) Kelengkapan Pakaian Seragam Lengkap Protokoler II terdiri atas: a. kaos dalam sesuai warna baju; b. ikat pinggang warna hitam; c. sepatu dinas warna hitam; d. kaos kaki warna hitam untuk pria;dan e. peralatan komunikasi khusus. (7) Pakaian Seragam Protokoler Batik berupa: a. kemeja batik lengan panjang; b. celana panjang warna gelap untuk pria; dan c. rok warna gelap untuk wanita. (8) Kelengkapan Pakaian Seragam Protokoler Batik terdiri atas: a. kaos dalam; b. ikat pinggang warna hitam; c. sepatu dinas warna hitam; d. kaos kaki warna hitam untuk pria;dan e. peralatan komunikasi khusus. (9) Atribut Pakaian Seragam Protokoler terdiri atas: a. papan nama; b. label security; dan c. pin.

Pasal 22

(1) Pakaian Seragam Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, digunakan pada saat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan. (2) Jenis Pakaian Seragam Kesehatan terdiri atas: a. Pakaian Seragam Pelayan Medik (Tim Medis/dokter dan Tim Paramedis/perawat); b. Pakaian Seragam Penunjang Medik (Petugas Laboratorium, Petugas Radiologi, Petugas Apotek, Petugas Gizi, Petugas Kesling, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Ortotis Prostesis); dan c. Pakaian Seragam Tim Siaga Kesehatan. (3) Pakaian Seragam Tim Medis (dokter) berupa: a. baju jas dokter warna putih; dan b. seragam PNS/TNI. (4) Pakaian Seragam Tim Paramedis (perawat) berupa: a. baju seragam perawat; b. topi perawat untuk wanita; c. jilbab warna gelap sesuai seragam untuk wanita berjilbab; dan d. celana panjang warna gelap disesuaikan dengan warna baju seragam perawat. (5) Pakaian Seragam Penunjang Medik berupa: a. baju seragam petugas penunjang medik; b. celana panjang warna gelap disesuaikan dengan warna baju seragam penunjang medik; dan c. khusus petugas laboratorium memakai jas laboratorium dan alat pelindung diri. (6) Pakaian Seragam Tim Siaga Kesehatan berupa: a. seragam PSPNS Kemhan/TNI; dan b. rompi siaga kesehatan. (7) Kelengkapan Pakaian Seragam Kesehatan, terdiri atas: a. kelengkapan Pakaian Seragam Penunjang Medik, khusus petugas gizi yaitu tutup kepala dan masker; dan b. kelengkapan Pakaian Seragam Tim Siaga Kesehatan yaitu topi siaga kesehatan. (8) Atribut pakaian seragam kesehatan terdiri atas: a. papan nama; dan b. label security.

Pasal 23

(1) Pakaian Seragam Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berupa: a. celana panjang; b. kemeja lengan panjang; c. rompi dengan 4 (empat) saku; dan d. celana satu warna dengan jas (gelap). (2) Penggunaan Pakaian Seragam Kehumasan pada saat melaksanakan tugas peliputan. (3) Kelengkapan Pakaian Seragam Kehumasan terdiri atas: a. sepatu dinas warna hitam; b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan c. tas pinggang warna hitam. (4) Atribut Pakaian Seragam Kehumasan terdiri atas: a. papan nama (bordir); dan b. label security.

Pasal 24

(1) Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, berupa: a. baju lengan pendek warna biru dongker; b. celana panjang warna biru dongker; dan c. rompi 4 (empat) saku. (2) Penggunaan Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik pada saat melaksanakan tugas pelayanan Komunikasi dan Elektronik. (3) Kelengkapan Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik terdiri atas: a. tas pinggang; b. sepatu dinas warna hitam; dan c. kaos kaki warna hitam untuk pria. (4) Atribut Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik terdiri atas: a. papan nama (bordir); b. label security; dan c. logo Kemhan dan badge lokasi.

Pasal 25

(1) Pakaian Seragam Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, digunakan pada saat melaksanakan kegiatan upacara. (2) Jenis Pakaian Seragam Korps Musik terdiri atas: a. Pakaian Seragam Korps Musik I; dan b. Pakaian Seragam Korps Musik II. (3) Pakaian Seragam Korps Musik I berupa: a. baju kombinasi warna biru putih dan asesoris rumbai di bahu; dan b. celana warna putih. (4) Kelengkapan Pakaian Seragam Korps Musik I terdiri atas: a. topi kombinasi warna biru putih dengan logo korsik; b. sepatu dan kaos kaki warna putih; c. ikat pinggang; d. draaghriem; dan e. sarung tangan warna putih. (5) Pakaian Seragam Korps Musik II berupa: a. baju kombinasi warna cream muda; dan b. celana warna cream hijau muda. (6) Kelengkapan Pakaian Seragam Korps Musik II terdiri atas: a. baret warna hijau dengan logo Kemhan; b. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan c. ikan pinggang warna hitam logo Kemhan. (7) Atribut Pakaian Seragam Korps Musik terdiri atas: a. papan nama; dan b. label security.

Pasal 26

(1) Pakaian Seragam Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f pada saat melaksanakan tugas perbengkelan. (2) Jenis Pakaian Seragam Bengkel terdiri atas: a. PDH; dan b. PDL. (3) Pakaian Seragam Bengkel jenis PDH, berupa: a. baju warna biru lengan pendek; dan b. celana panjang warna biru dongker. (4) Kelengkapan PDH terdiri atas: a. sepatu dinas warna hitam; b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan c. ikat pinggang warna hitam. (5) Pakaian Seragam Bengkel jenis PDL, berupa baju wearpack warna biru dongker. (6) Kelengkapan PDL terdiri atas: a. helm; b. sarung tangan warna hitam; dan c. sepatu lapangan. (7) Atribut Pakaian Seragam Bengkel terdiri atas: a. papan nama (bordir); dan b. logo Kemhan dan badge lokasi.

Pasal 27

(1) Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, digunakan pada saat melaksanakan tugas pemadam kebakaran. (2) Jenis Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran terdiri atas: c. PDH; dan d. PDL. (3) Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran jenis PDH, berupa: c. baju warna biru lengan pendek; dan d. celana panjang warna biru dongker. (4) Kelengkapan PDH terdiri atas: d. sepatu dinas warna hitam; e. kaos kaki warna hitam untuk pria; f. baret warna biru; dan g. ikat pinggang warna hitam. (5) Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran jenis PDL, berupa baju wearpack warna oranye. (6) Kelengkapan PDL terdiri atas: a. sepatu lapangan warna perak; b. helm warna oranye; dan c. sarung tangan warna hitam. (7) Atribut Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran terdiri atas: a. papan nama untuk PDL (bordir), untuk PDH papan nama biasa (tempel); dan b. logo Kemhan.

Pasal 28

(1) Pakaian Seragam Satuan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, berupa: a. kemeja lengan panjang warna biru muda; dan b. celana panjang warna biru tua. (2) Penggunaan Pakaian Seragam Satuan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h pada saat melaksanakan tugas pengamanan. (3) Kelengkapan Pakaian Seragam Satuan Keamanan terdiri atas: a. sepatu dinas warna hitam; b. kaos kaki warna hitam untuk pria; c. kopelriem warna hitam; d. tongkat satuan keamanan warna hitam; e. baret warna biru tua berlogo Kemhan; f. tali jabatan; g. peluit; h. borgol; i. tongkat senter 1 lampu lalin; j. rompi spot light; k. jas hujan; l. sepatu boot; dan m. handy talky. (4) Atribut Pakaian Seragam Satuan Keamanan terdiri atas: a. papan nama; b. papan nama satuan keamanan (bordir); c. tanda pangkat satuan keamanan; d. label security; dan e. bagde logo Kemhan dan lokasi.

Pasal 29

(1) Jaket Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, sebagai kelengkapan Pakaian Seragam Kemhan digunakan pada saat: a. melakukan perjalanan dinas; b. sakit; c. pesiar; d. menggunakan kendaraan bermotor; dan e. rapat, seminar, penataran, serta pendidikan dan latihan. (2) Atribut Jaket Kemhan menggunakan logo Kemhan yang dipasang di sebelah kiri depan dada.

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2016 tentang PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

BAB 3

Pasal 6

Pasal 7

BAB 4

Pasal 7

Pasal 8

BAB 5

Pasal 8

Pasal 9

BAB 6

Pasal 9

Pasal 10

BAB 7

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

BAB 5

Pasal 16

Pasal 17

BAB 6

Pasal 17

Pasal 18

BAB 7

Pasal 18

BAB 8

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

BAB 1

Pasal 31

BAB 2

Pasal 33