Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Tentara…

Pasal 2

Reviu atas LK Kemhan bertujuan untuk meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam LK Kemhan dan TNI Semesteran dan Tahunan serta membantu Menteri dalam menghasiLKan LK Kemhan dan TNI yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup penyelenggaraan Reviu sebagai berikut: a. penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Kemhan dan TNI, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan DS yang diperlukan; b. pendekatan berjenjang, atas unit-unit akuntansi pada Kementerian Pertahanan, yaitu UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA, serta UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB; dan c. menitikberatkan pada unit akuntansi dan/atau akun LK Kemhan yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian LK Kemhan dan TNI.

Pasal 4

Koreksi

Sasaran Reviu untuk memperoleh keyakinan mengenai penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan SAI dan LK Kemhan dan TNI dan disajikan sesuai dengan SAP serta menghasiLKan LK Kemhan dan TNI yang berkualitas.

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat LK Kemhan dan TNI adalah bentuk pertanggungjawaban Kemhan dan TNI atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas LK, yang dihasilkan dari proses akuntansi. 2. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Kemhan dan TNI oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK Kemhan dan TNI telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri Pertahanan untuk menghasiLKan LK Kemhan dan TNI yang berkualitas. 3. Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut API adalah aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menhan dan Panglima Tentara Nasional INDONESIA/Kepala Unit Organisasi. 4. Catatan atas LK yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. 5. Dokumen Sumber yang selanjutnya disingkat DS adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasiLKan data akuntansi. 6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 8. Penyajian LK Kemhan dan TNI adalah pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kemhan dan TNI. 9. Penyelenggaraan Akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LK, mulai dari pengumpulan, pencatatan dan pengikhtisaran data. 10. Pereviu adalah API Kemhan dan TNI atau beberapa orang pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Pejabat yang setingkat pada Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melaksanakan tugas Reviu LK Kemhan dan TNI. 11. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kemhan dan TNI. 12. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi olehmanajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian LK. 13. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah suatu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LK Kemhan dan TNI. 14. Unit Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat UAI adalah Unit Organisasi Kemhan dan TNI yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan LK instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang. 15. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja. 16. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 17. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. 18. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah Unit Akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah, dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnya adalah Pejabat Eselon I. 19. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah Unit Akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggung jawabnya adalah Menhan. 20. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN. 21. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. 22. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah Unit Akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Unit Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Koreksi

(1) Reviu LK Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh API. (2) LK Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. LK Unit Organisasi Kemhan; b. LK Unit Organisasi Mabes TNI; c. LK Unit Organisasi TNI AD; d. LK Unit Organisasi TNI AL; dan e. LK Unit Organisasi TNI AU. (3) API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Inspektorat Jenderal Kemhan; b. Inspektorat Jenderal TNI; c. Inspektorat Jenderal TNI AD; d. Inspektorat Jenderal TNI AL; dan e. Inspektorat Jenderal TNI AU.

Pasal 6

(1) Inspektorat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Reviu atas LK Kemhan dan TNI (2) Inspektorat Jenderal TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Reviu atas LK Unit Organisasi Mabes TNI. (3) Inspektorat Jenderal TNI AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf c mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Reviu atas LK Unit Organisasi TNI AD. (4) Inspektorat Jenderal TNI AL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Reviu atas LK Unit Organisasi TNI AL. (5) Inspektorat Jenderal TNI AU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Reviu atas LK Unit Organisasi TNI AU.

Pasal 7

API harus memenuhi kompetensi sebagai berikut: a. menguasai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. menguasai Sistem Akuntansi Instansi (SAI); c. menguasai kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu; d. menguasai teknik audit; e. menguasai teknik komunikasi audit; dan f. menguasai analisis basis data.

Pasal 8

Koreksi

Tahapan Reviu meliputi: a. tahap perencanaan; b. tahap pelaksanaan; dan c. tahap pelaporan.

Pasal 9

Koreksi

Tahap perencanaan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. penyeleksian dan penentuan objek Reviu; b. penyelenggaraan akuntansi dan akun LK Kemhan dan TNI yang akan di Reviu; dan c. pemilihan langkah-langkah Reviu.

Pasal 10

Tahap pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK Kemhan dan TNI pada unit akuntansi; dan b. penyusunan Kertas Kerja Reviu.

Pasal 11

Tahap pelaporan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi: a. penyusunan Catatan Hasil Reviu; b. penyusunan Ikhtisar Hasil Reviu; dan c. penyusunan Laporan Hasil Reviu.

Pasal 12

Waktu pelaksanaan Reviu dilakukan secara paralel bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK Kemhan dan TNI yang terdiri atas: a. Reviu atas LK Kemhan dan TNI Semesteran; dan b. Reviu atas LK Kemhan dan TNI Tahunan.

Pasal 8

Koreksi

Tahapan Reviu meliputi: a. tahap perencanaan; b. tahap pelaksanaan; dan c. tahap pelaporan.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Tahap pelaporan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi: a. penyusunan Catatan Hasil Reviu; b. penyusunan Ikhtisar Hasil Reviu; dan c. penyusunan Laporan Hasil Reviu.

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Prosedur Reviu terdiri atas: a. Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA); b. Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1 (UAPPA-E1); dan c. Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Pasal 14

Koreksi

Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca; dan b. CaLK dan lampiran LK Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

Pasal 15

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disusun berdasarkan: a. LK tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA); b. prosedur Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang dititikberatkan pada penelaahan atas proses kompilasi LRA; dan c. neraca Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1 (UAPPA-E1) proses rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (LRA UAPA) dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Pasal 16

CaLK dan lampiran LK UAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, disusun untuk memastikan bahwa aspek formal Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) telah terpenuhi.

Pasal 17

Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1 (UAPPA- E1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan b. Neraca; dan c. CaLK.

Pasal 18

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut: a. langkah Reviu untuk seluruh akun LRA; b. langkah Reviu per akun berisi: 1. tujuan prosedur reviu; 2. dokumen yang diperlukan; 3. langkah Reviu Akun Laporan Realisasi Anggaran; dan 4. prinsip dasar Reviu.

Pasal 19

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut: a. Langkah Reviu untuk seluruh akun Neraca; b. Langkah Reviu per akun berisi: 1. tujuan prosedur reviu; 2. dokumen yang diperlukan; 3. langkah Reviu Akun Neraca; dan 4. prinsip dasar Reviu.

Pasal 20

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut: a. tujuan prosedur reviu; b. dokumen yang diperlukan; c. langkah Reviu segmen CaLK dan Lampiran Lapran Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1 (UAPPA-E1); dan d. prinsip dasar Reviu.

Pasal 21

Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut: a. tujuan prosedur reviu; b. dokumen yang diperlukan; dan c. prinsip dasar Reviu.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan Reviu, prinsip objektivitas mensyaratkan agar pereviu melaksanakan Reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. (2) Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 23

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reviu LK Kemhan dan TNI diatur dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kemhan, Peraturan Inspektur Jenderal TNI, Peraturan Inspektur Jenderal TNI AD, Peraturan Inspektur Jenderal TNI AL, dan Peraturan Inspektur Jenderal TNI AU.

Pasal 24

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2015 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2015 tentang REVIU LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24