Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara kementerian dengan mitra Kerja Sama dalam mencapai tujuan bersama. 2. Naskah Kerja Sama adalah naskah dinas yang berisi hasil kesepakatan bersama antara kementerian dengan mitra Kerja Sama. 3. Pemrakarsa adalah pihak penggagas awal Kerja Sama. 4. Sistem Aplikasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Aplikasi Elektronik adalah sistem aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung proses pelaporan terkait Kerja Sama. 5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. 8. Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut UKE I adalah satuan kerja tingkat eselon I di lingkungan Kementerian. 9. Pimpinan UKE I adalah kepala satuan kerja tingkat eselon I di lingkungan Kementerian. 10. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di daerah. 11. Kepala Kantor Wilayah adalah kepala instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah. 12. Biro Perencanaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Biro adalah biro yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi dan risiko, penyusunan evaluasi dan pengendali laporan kementerian, kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi pelaksanaan Kerja Sama. 13. Kepala Biro adalah kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi dan risiko, penyusunan evaluasi dan pengendali laporan kementerian, kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi pelaksanaan Kerja Sama.