Koreksi Pasal 6

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara insidental melalui inspeksi lapangan insidental. ` (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. adanya pengaduan masyarakat; b. adanya kebutuhan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; c. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; d. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan PB; e. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; dan/atau f. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.