PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2010 tentang PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BATAM

PERMEN Nomor 26 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Batam, selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Politeknik.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : a. Dewan Penyantun; b. Direktur dan Pembantu Direktur; c. Senat; d. Jurusan/Program Studi; e. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama; g. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan h. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ Politeknik yang terdiri atas pemuka dan tokoh masyarakat yang mempunyai tugas ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan dan pengembangan Politeknik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Pasal 7

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya. (2) Direktur mempunyai tugas: a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi Politeknik serta hubungannya dengan lingkungan; b. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 8

(1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur. (2) Pembantu Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 9

Pembantu Direktur terdiri atas: a. Pembantu Direktur Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I; b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 10

(1) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan. (2) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. (3) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan penjaminan mutu.

BAB V

JURUSAN/PROGRAM STUDI

Pasal 12

Koreksi

(1) Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik yang berada di bawah Direktur. (2) Jurusan/Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Program Studi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. (3) Jurusan/Program Studi pada Politeknik terdiri atas: a. Jurusan/Program Studi Akuntansi; b. Jurusan/Program Studi Teknik Elektronika; dan c. Jurusan/Program Studi Teknik Informatika. (4) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

Pasal 13

Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Laboratorium/Studio/Bengkel; dan d. Kelompok Dosen.

Pasal 14

(1) Laboratorium/Studio/Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan sarana penunjang jurusan/program studi dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan jurusan/program studi yang bersangkutan dan sebagai sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan. (2) Laboratorium/Studio/Bengkel dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 15

(1) Kelompok dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan tenaga pendidik di lingkungan Politeknik yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi. (2) Kelompok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Dosen tetap; dan b. Dosen tidak tetap. (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik. (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik. (5) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 21

Koreksi

(1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 22

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama di lingkungan Politeknik.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi akademik; b. pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan; c. pelaksanaan registrasi dan penyusunan data kemahasiswaan dan alumni; d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan e. pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 24

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas: a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan b. Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 25

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi, penyusunan data, pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa serta alumni. (2) Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran serta administrasi kegiatan kerja sama.

BAB VIII

BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Pasal 26

Koreksi

(1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, keuangan, dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur II. (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 27

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Politeknik.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; b. pengelolaan urusan barang milik negara; c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan; d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; e. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; f. pengelolaan keuangan; dan g. pengelolaan kepegawaian.

Pasal 29

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas : a. Subbagian Umum; dan b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 30

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara. (2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran serta penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai.

BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 31

Koreksi

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan Politeknik. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 32

Koreksi

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas: a. Perpustakaan; b. Sistem Informasi; c. Penjaminan Mutu; dan d. Perbaikan dan Perawatan.

Pasal 33

(1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan. (2) UPT Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala. (3) Kepala Perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 34

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perpustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka; b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; c. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; d. pemberian layanan referensi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 36

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 37

(1) UPT Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan data dan sistem informasi. (2) UPT Sistem Informasi di pimpin oleh seorang Kepala. (3) Kepala UPT Sistem Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 38

UPT Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, UPT Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengembangan sistem informasi; b. pengaplikasian sistem teknologi informasi; c. pengelolaan data dan sistem informasi; d. pemberian layanan data dan informasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 40

UPT Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 41

(1) UPT Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c adalah unit pelaksana teknis di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) UPT Penjaminan Mutu di pimpin oleh seorang Kepala. (3) Kepala UPT Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur III.

Pasal 42

UPT Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, UPT Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. pengembangan sistem penjaminan mutu; b. pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu; c. koordinasi kegiatan penjaminan mutu; d. penyusunan laporan hasil penjaminan mutu; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 44

UPT Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 45

(1) UPT Perbaikan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d adalah unit pelaksana teknis di bidang perbaikan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana. (2) UPT Perbaikan dan Perawatan di pimpin oleh seorang Kepala. (3) Kepala UPT Perbaikan dan Perawatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 46

UPT Perbaikan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perbaikan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, UPT Perbaikan dan Perawatan menyelenggarakan fungsi: a. perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik; b. pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik; c. pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki Politeknik; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 48

UPT Perbaikan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, Pasal 40 huruf c, Pasal 44 huruf c, dan 48 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2010 tentang PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BATAM

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB Kedua

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Ketiga