PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET A/ULA, PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN 2011

PERMEN Nomor 21 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program Paket A/Ula adalah pendidikan dasar enam tahun pada jalur pendidikan nonformal termasuk pondok pesantren salafiyah. 2. Program Paket B/Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada jalur pendidikan nonformal pondok pesantren salafiyah. 3. Program Paket C adalah pendidikan menengah tiga tahun pada jalur pendidikan nonformal. 4. Program Paket C Kejuruan adalah pendidikan menengah tiga tahun yang memiliki beberapa macam kompetensi keahlian pada jalur pendidikan nonformal. 5. Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan yang selanjutnya disebut UNPP adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan yang dilakukan oleh Pemerintah secara nasional. 6. Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan yang ditetapkan oleh BSNP. 7. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai rata- rata laporan hasil belajar pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan dari yang diujinasionalkan. 8. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus 9. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah Badan yang dibentuk berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 10. Surat keterangan hasil ujian nasional Program Paket A/Program Ula, Program Paket B/Program Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memuat daftar nilai hasil Ujian Nasional Program Paket A/Program Ula, Program Paket B/Program Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. 11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Koreksi

(1) UNPP dapat diikuti oleh: a. peserta didik Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan berasal dari satuan pendidikan nonformal; b. peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal; c. peserta didik yang belajar melalui pendidikan nonformal lainnya. (2) Persyaratan peserta UNPP dari satuan pendidikan nonformal adalah: a. terdaftar pada satuan pendidikan nonformal; b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan nonformal. c. untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun pelajaran atau usia ijazah minimum 2 (dua) tahun pelajaran bagi peserta UNPP yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dengan dibuktikan nilai rata-rata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00; d. khusus untuk Program Paket C yang berasal dari Kulliyatul/Tarbiyatul Mu’allimin memiliki laporan hasil belajar lengkap yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan selama tiga tahun di satuan pendidikan tersebut. e. khusus untuk peserta UNPP di luar negeri harus terdaftar di satuan pendidikan nonformal melalui koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (3) Persyaratan peserta UNPP bagi peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal adalah: a. terdaftar pada satuan pendidikan nonformal; b. memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal. (4) Persyaratan peserta UNPP bagi peserta didik yang belajar melalui pendidikan nonformal lainnya adalah: a. terdaftar pada satuan pendidikan nonformal atau dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan nonformal; c. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia 3 (tiga) tahun pelajaran; d. pengecualian terhadap ayat (4) butir c dapat diberikan kepada peserta didik yang menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligence Quotient (IQ) 130 (seratus tiga puluh) ke atas yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga lain yang disetujui BSNP.

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan UNPP Menteri bertanggung jawab : a. MENETAPKAN penyelenggaraan UNPP; b. MENETAPKAN jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan UNPP; c. menyediakan blanko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dan blanko ijazah Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UNPP. (2) Dalam pelaksanaan UNPP, BSNP bertanggung jawab : a. membentuk Penyelenggara UNPP Pusat; b. melaksanakan penjaminan mutu paket soal; c. menyiapkan master soal bekerja sama dengan Puspendik; d. mengkoordinasikan pelaksanaan UNPP; e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah dan pemerintah provinsi; f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UNPP; dan g. melaporkan penyelenggaraan UNPP kepada Menteri. (3) Dalam pelaksanaan UNPP, Gubernur bertanggung jawab : a. MENETAPKAN Penyelenggara UNPP Provinsi; b. mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan UNPP di daerahnya; c. menggandakan bahan UNPP; dan d. melaporkan pelaksanaan UNPP di wilayahnya kepada Menteri melalui BSNP. (4) Dalam pelaksanaan UNPP, bupati/walikota bertanggung jawab : a. MENETAPKAN Penyelenggara UNPP Kabupaten/Kota dan Penyelenggara UNPP Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Kecamatan; b. MENETAPKAN dan mengkoordinasikan Tim Pengawas ruang UNPP; c. mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UNPP di daerahnya; dan d. melaporkan pelaksanaan UNPP di daerahnya kepada Gubernur. (5) Dalam pelaksanaan UNPP, Atase Pendidikan/Konsulat Jenderal pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA di luar negeri bertanggung jawab : a. memfasilitasi pelaksanaan UNPP; dan b. melaporkan pelaksanaan UNPP kepada Menteri melalui BSNP. (6) Dalam pelaksanaan UNPP, kepala cabang dinas/unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pendidikan kecamatan bertanggung jawab : a. melaksanakan UNPP sesuai dengan POS; dan b. melaporkan pelaksanaan UNPP kepada bupati/walikota.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET A/ULA, PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN 2011

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15