PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang UJIAN SEKOLAH MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2010/2011

PERMEN Nomor 2 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggaraan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 2. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 3. Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 5. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 6. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti UN Utama karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah. 7. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus. 8. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 9. Kurikulum 1994 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah berlaku secara nasional sejak tahun pelajaran 1994/1995 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993, Nomor 061/U/1993 Tahun 1993, Nomor 080/U/1993, Nomor 126/U/1993, dan Nomor 129/U/1993. 10. Kurikulum 2004 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah diterapkan secara terbatas mulai tahun pelajaran 2001/2002 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 399a/C.C2/Kep/DS/2004, Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Umum Nomor 766a/C4/MN/2003, dan Nomor 1247a/C4/MN/2003. 11. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 12. Standar Kompetensi Lulusan UN yang selanjutnya disebut SKLUN adalah Standar kompetensi minimal yang harus dikuasi oleh peserta didik. 13. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal ujian yang disusun berdasarkan SKLUN. 14. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN. 15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN. 16. Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah. 17. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 19. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional. 20. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB IV

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

Pasal 7

Koreksi

(1) SKLUN Tahun Pelajaran 2010/2011 merupakan irisan dari pokok bahasan/subpokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2004, dan Standar Isi. (2) Kisi-kisi soal UN disusun dan ditetapkan oleh BSNP berdasarkan SKLUN Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini. (3) Penyiapan soal UN menggunakan kisi-kisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Setiap paket soal UN terdiri atas 25% (dua puluh lima persen) soal yang ditetapkan BSNP dan 75% (tujuh puluh lima persen) soal yang ditetapkan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2010/2011 yang ditetapkan BSNP. (5) Soal UN yang ditetapkan BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2010/2011.

Pasal 8

Mata Pelajaran UN meliputi Bahasa INDONESIA, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 9

UN dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011.

Pasal 10

(1) Penggandaan soal UN dilakukan di tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan yang ditetapkan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN menjadi tanggung jawab penyelenggara UN tingkat provinsi. (3) Perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan percetakan yang memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BSNP. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 11

UN dilaksanakan oleh BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Pasal 12

Peserta UN mengikuti ujian di satuan pendidikan penyelenggara UN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POS yang ditetapkan BSNP.

Pasal 13

(1) Pengawas ruang UN ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor kementerian agama kabupaten/kota. (2) Pengawas ruang UN adalah guru SD/MI/SDLB yang diatur dengan sistem silang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan UN diatur dalam POS yang ditetapkan BSNP.

Pasal 14

Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kerahasiaan, kejujuran, keamanan, dan kelancaran UN.

Pasal 15

Pemindaian LJUN dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota.

Pasal 16

(1) Penskoran dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan BSNP. (2) Daftar nilai hasil UN setiap SD, MI dan SDLB dibuat oleh penyelenggara UN tingkat provinsi. (3) Dokumen nilai UN dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 17

(1) Pengisian nilai SKHUN dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi. (2) Peserta UN diberi SKHUN yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara.

Pasal 18

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi UN.

Pasal 19

Kementerian Pendidikan Nasional memetakan hasil UN pada tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang UJIAN SEKOLAH MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27