Koreksi Pasal 25

(1) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan. (2) Dalam MENETAPKAN wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan: a. sebaran Satuan Pendidikan; b. sebaran domisili calon Murid; dan c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan. (3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode: a. pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan; b. pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid; atau c. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah. (4) Khusus untuk SMA, metode atau pendekatan penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diperluas sampai dengan wilayah administratif kabupaten/kota. (5) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah. (6) Metode penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.