PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus

PERMEN Nomor 24 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang melaksanakan layanan program pendidikan kursus. 2. Pendidikan Kursus adalah program layanan pendidikan nonformal untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. 3. Standar Pelaksanaan Pendidikan Kursus yang selanjutnya disebut Standar Kursus adalah kriteria minimal yang dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kursus. 4. Peserta Didik Kursus adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Lembaga Kursus. 5. Penilaian Hasil Belajar adalah proses sistematis untuk mengukur kompetensi peserta didik sesuai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan termasuk bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan, dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan jenjang pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. 10. Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

BAB III

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pendidik pada Lembaga Kursus merupakan instruktur Lembaga Kursus. (2) Instruktur Lembaga Kursus pada Lembaga Kursus berstatus tetap dan tidak tetap.

Pasal 7

Koreksi

(1) Instruktur Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kualifikasi; dan b. kompetensi. (2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya: a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga atau jenjang 5 pada KKNI; dan b. memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan Pendidikan Kursus. (3) Dalam hal Pendidikan Kursus belum memiliki Sertifikasi Kompetensi, instruktur Lembaga Kursus harus memiliki pengalaman sesuai bidang program paling sedikit 3 (tiga) tahun. (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kompetensi: a. pedagogik; b. andragogik; c. kepribadian; d. sosial; dan e. profesional.

Pasal 8

Rincian kompetensi instruktur Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Instruktur Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki peran: a. merencanakan pembelajaran kursus; b. melaksanakan proses pembelajaran kursus; c. membimbing dan memfasilitasi Peserta Didik Kursus; dan d. menilai dan mengev aluasi capaian kompetensi Peserta Didik Kursus.

Pasal 10

(1) Lembaga Kursus bertanggung jawab memfasilitasi peningkatan kompetensi instruktur Lembaga Kursus secara periodik sebagai bentuk jaminan kualitas pembelajaran. (2) Peningkatan kompetensi instruktur Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis Pendidikan Kursus yang diampu. (3) Teknis pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi instruktur Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kursus.

Pasal 11

(1) Tenaga kependidikan pada Lembaga Kursus merupakan pengelola Lembaga Kursus. (2) Pengelola Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pimpinan Lembaga Kursus; dan b. tenaga administrasi.

Pasal 12

(1) Pengelola Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berperan dalam melaksanakan tata kelola Lembaga Kursus sesuai dengan program dan tujuan Pendidikan Kursus. (2) Pengelola Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Lembaga Kursus.

BAB 2

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 25

Koreksi

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik pada akhir Pendidikan Kursus.

Pasal 26

Koreksi

(1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dirumuskan berdasarkan: a. kerangka kualifikasi; dan/atau b. standar kompetensi, yang berlaku nasional atau internasional. (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara terpadu deskripsi kompetensi yang terdiri atas: a. menunjukkan kesiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan b. menunjukkan kompetensi sesuai dengan Pendidikan Kursus untuk menguatkan kemandirian dan/atau kesiapan memasuki dunia kerja.

Pasal 27

Ketentuan mengenai standar kompetensi lulusan pada masing-masing jenis Pendidikan Kursus diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

(1) Standar tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan kriteria minimal mengenai pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan pada Lembaga Kursus. (2) Standar tata kelola disusun dan ditetapkan oleh pimpinan Lembaga Kursus berdasarkan tujuan dan kualitas layanan program Pendidikan Kursus yang dilaksanakan.

Pasal 29

Standar tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) minimal terdiri atas: a. standar pembelajaran; b. standar penilaian; dan c. standar pengelolaan.

Pasal 30

Standar pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai struktur dan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada Lembaga Kursus.

Pasal 31

(1) Struktur pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk setiap jenis layanan program Pendidikan Kursus berdasarkan standar kompetensi lulusan. (2) Struktur pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan pembelajaran.

Pasal 32

Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas: a. perencanaan pembelajaran; dan b. pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 33

(1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan kriteria minimal dalam Penilaian Hasil Belajar peserta didik. (2) Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian ketuntasan belajar peserta didik.

Pasal 34

(1) Selain penilaian ketuntasan belajar peserta didik, Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Kursus dapat dilakukan melalui uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Peserta didik yang telah lulus dari Pendidikan Kursus dapat diberikan pengakuan capaian pembelajaran setara jenjang pendidikan formal. (2) Pengakuan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan kriteria minimal mengenai: a. perencanaan Lembaga Kursus; b. operasional Lembaga Kursus; dan c. pemantauan dan evaluasi layanan program Pendidikan Kursus.

Pasal 37

Pedoman penyusunan dan penetapan standar tata kelola Lembaga Kursus ditetapkan oleh Menteri.

BAB 3

Standar Tata Kelola

Pasal 28

Koreksi

(1) Standar tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan kriteria minimal mengenai pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan pada Lembaga Kursus. (2) Standar tata kelola disusun dan ditetapkan oleh pimpinan Lembaga Kursus berdasarkan tujuan dan kualitas layanan program Pendidikan Kursus yang dilaksanakan.

Pasal 29

Koreksi

Standar tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) minimal terdiri atas: a. standar pembelajaran; b. standar penilaian; dan c. standar pengelolaan.

Pasal 30

Standar pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai struktur dan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada Lembaga Kursus.

Pasal 31

(1) Struktur pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk setiap jenis layanan program Pendidikan Kursus berdasarkan standar kompetensi lulusan. (2) Struktur pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan pembelajaran.

Pasal 32

Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas: a. perencanaan pembelajaran; dan b. pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 33

(1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan kriteria minimal dalam Penilaian Hasil Belajar peserta didik. (2) Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian ketuntasan belajar peserta didik.

Pasal 34

(1) Selain penilaian ketuntasan belajar peserta didik, Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Kursus dapat dilakukan melalui uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Peserta didik yang telah lulus dari Pendidikan Kursus dapat diberikan pengakuan capaian pembelajaran setara jenjang pendidikan formal. (2) Pengakuan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan kriteria minimal mengenai: a. perencanaan Lembaga Kursus; b. operasional Lembaga Kursus; dan c. pemantauan dan evaluasi layanan program Pendidikan Kursus.

Pasal 37

Pedoman penyusunan dan penetapan standar tata kelola Lembaga Kursus ditetapkan oleh Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan; b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan; c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus; d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan; e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1314); f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1658); g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi, dan Teknisi Akuntansi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1028); dan h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bidang Animasi, Jaringan Komputer, Las Busur Manual, Pekarya Kesehatan, dan Teknisi Komputer (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1542), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, Œ ABDUL MU’TI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB 3

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37