Koreksi Pasal 28

(1) Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas: a. Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat: 1. menghambat proses penegakan hukum; 2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. mengungkapkan kekayaan alam INDONESIA yang dilindungi; 5. merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan/atau 7. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang, dan Informasi pribadi lainnya kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan Publik. b. nota dinas atau surat yang menurut sifatnya dirahasiakan; c. data dan Informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian; d. Informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. Informasi yang ditetapkan kemudian oleh PPID Utama Kementerian. (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. seluruh Informasi dalam suatu Dokumen Informasi Publik; atau b. Informasi tertentu dalam suatu Dokumen Informasi Publik. (3) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID Utama Kementerian wajib melakukan Pengujian Konsekuensi berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.