Koreksi Pasal 9

Tindakan atau perbuatan yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi: a. tindakan yang melanggar Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. tindakan yang dilarang pada organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. ikut dalam politik praktis, politik transaksional, dan terafiliasi dengan partai politik; dan/atau d. aktivitas di luar fungsi dan kewenangannya dalam mengatur hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.