Koreksi Pasal 6

(1) Menteri dapat memfasilitasi Organisasi Profesi Guru. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pembinaan dan pengembangan profesi guru. (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pelibatan dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional; b. pelibatan dalam pelaksanaan program-program strategis; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; d. pemberian bantuan dana; e. pemanfaatan sarana dan prasarana; f. pemberian penghargaan dan pengakuan; g. pemberian konsultasi dan bimbingan; h. menjadikan mitra dalam peningkatan mutu pendidikan; dan/atau i. bentuk fasilitasi lainnya.