PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBUDAYAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

PERMEN Nomor 47 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB 1

Umum

Pasal 10

Koreksi

Pemberian Penghargaan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan usulan dari Menteri.

Pasal 11

Koreksi

(1) Usulan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada PRESIDEN setelah dilakukan penilaian terhadap permohonan pemberian Penghargaan. (2) Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan pemberian Penghargaan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk tim penilai.

Pasal 12

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bersifat independen. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan. (3) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas unsur: a. praktisi Kebudayaan; b. akademisi; dan/atau c. pakar bidang Kebudayaan. (4) Jumlah keanggotaan tim penilai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (5) Jumlah keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik calon penerima Penghargaan. (6) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

(1) Setiap Orang, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh PRESIDEN kepada Menteri. (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui gubernur atau bupati/walikota. (3) Pengajuan permohonan pemberian Penghargaan melalui gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi. (4) Pengajuan permohonan pemberian Penghargaan melalui bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan kabupaten/kota. (5) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan permohonan pemberian Penghargaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

Permohonan pemberian Penghargaan harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup calon penerima Penghargaan oleh PRESIDEN; c. uraian dan bukti jasa serta kekaryaan yang relevan dengan jenis Penghargaan yang telah dihasilkan oleh calon penerima Penghargaan; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 2

Permohonan Pemberian Penghargaan

Pasal 13

Koreksi

(1) Setiap Orang, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh PRESIDEN kepada Menteri. (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui gubernur atau bupati/walikota. (3) Pengajuan permohonan pemberian Penghargaan melalui gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi. (4) Pengajuan permohonan pemberian Penghargaan melalui bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan kabupaten/kota. (5) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan permohonan pemberian Penghargaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

Permohonan pemberian Penghargaan harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup calon penerima Penghargaan oleh PRESIDEN; c. uraian dan bukti jasa serta kekaryaan yang relevan dengan jenis Penghargaan yang telah dihasilkan oleh calon penerima Penghargaan; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1) Direktorat Jenderal melakukan seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan: a. lengkap dan sesuai; atau b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Pasal 16

(1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian. (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Pasal 17

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian. (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh tim penilai. (3) Ketentuan mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 3

Seleksi Administratif dan Penilaian

Pasal 15

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal melakukan seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan: a. lengkap dan sesuai; atau b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Pasal 16

(1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian. (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Pasal 17

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian. (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh tim penilai. (3) Ketentuan mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

(1) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan kepada Menteri. (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam mengajukan usulan calon penerima Penghargaan oleh PRESIDEN.

Pasal 19

Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup diri calon penerima Penghargaan; c. uraian dan bukti jasa serta kekaryaan yang relevan dengan jenis Penghargaan yang telah dihasilkan oleh calon penerima Penghargaan; dan d. surat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 20

Menteri mengajukan usulan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Penyebarluasan Informasi

Pasal 23

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal melakukan penyebarluasan informasi mengenai rencana pemberian Penghargaan oleh Menteri kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media massa, media elektronik, atau media komunikasi publik lainnya.

Pasal 24

Koreksi

(1) Setiap Orang, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh Menteri. (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan Pemberian Penghargaan yang diajukan oleh Setiap Orang kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dapat dilakukan: a. melalui unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal; atau b. langsung kepada Direktur Jenderal dengan rekomendasi: 1) organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/kota; 2) perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 3) Kedutaan Besar Republik INDONESIA di setiap negara; 4) organisasi media; 5) dewan Kebudayaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau 6) organisasi kemasyarakatan yang menaungi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. (4) Permohonan Pemberian Penghargaan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup atau profil calon penerima Penghargaan; c. uraian dan bukti karya, prestasi, dan kontribusi yang relevan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai kategori penerima Penghargaan.

BAB 3

Permohonan Pemberian Penghargaan

Pasal 24

Koreksi

(1) Setiap Orang, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh Menteri. (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan Pemberian Penghargaan yang diajukan oleh Setiap Orang kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dapat dilakukan: a. melalui unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal; atau b. langsung kepada Direktur Jenderal dengan rekomendasi: 1) organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/kota; 2) perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 3) Kedutaan Besar Republik INDONESIA di setiap negara; 4) organisasi media; 5) dewan Kebudayaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau 6) organisasi kemasyarakatan yang menaungi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. (4) Permohonan Pemberian Penghargaan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup atau profil calon penerima Penghargaan; c. uraian dan bukti karya, prestasi, dan kontribusi yang relevan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai kategori penerima Penghargaan.

Pasal 26

(1) Direktorat Jenderal melakukan seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kategori Penghargaan yang diusulkan. (3) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan: a. lengkap dan sesuai; atau b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Pasal 27

(1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian. (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Pasal 28

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian. (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh tim penilai. (3) Ketentuan mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 3

Permohonan Pemberian Penghargaan

Pasal 33

Koreksi

(1) Setiap Orang dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh gubernur. (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi.

Pasal 34

Koreksi

Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup atau profil calon penerima Penghargaan; c. uraian dan bukti karya, prestasi, dan kontribusi yang relevan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh gubernur sesuai kategori penerima Penghargaan.

Pasal 35

(1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi melakukan seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori Penghargaan yang diusulkan. (3) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan: a. lengkap dan sesuai; atau b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Pasal 36

(1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian. (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Pasal 37

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian. (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh tim penilai. (3) Ketentuan mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBUDAYAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 5

Pasal 29

BAB V

Pasal 39

Pasal 40

BAB Kesatu

Pasal 30

Pasal 31

BAB 1

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2

Pasal 32

Pasal 33