Koreksi Pasal 46

(1) Perguruan Tinggi dilarang: a. melakukan pengangkatan Profesor Kehormatan tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3); b. mengangkat seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebagai Profesor Kehormatan; c. melakukan pengangkatan Profesor Kehormatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan d. melibatkan pihak yang terbukti pernah melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dalam pengangkatan Profesor Kehormatan. (2) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (3) Dalam hal setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perguruan Tinggi kembali melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi dikenai sanksi administratif berupa pelarangan pengangkatan Profesor Kehormatan selama 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perguruan Tinggi kembali melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi dikenai sanksi administratif berupa pelarangan pengangkatan Profesor Kehormatan selama 3 (tiga) tahun. (5) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perguruan Tinggi kembali melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi dikenai sanksi administratif berupa pelarangan pengangkatan Profesor Kehormatan secara permanen.