PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2021 tentang PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

PERMEN Nomor 40 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU

Pasal 3

Koreksi

(1) Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilakukan oleh: a. pejabat pembina kepegawaian untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan b. pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah. (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas unsur: a. sekretariat daerah; b. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota; c. dewan pendidikan; dan d. pengawas sekolah, sesuai dengan kewenangannya. (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri atas unsur penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 4

(1) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di wilayahnya tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak. (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dan Sertifikat Guru Penggerak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.

Pasal 6

(1) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di satuan pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak. (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

BAB VII

MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI

Pasal 13

Koreksi

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Calon Kepala Sekolah pada SILN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai PNS; b. memiliki jabatan sebagai jabatan fungsional Guru; c. memiliki pengalaman sebagai Kepala Sekolah paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut; d. menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa asing secara lisan dan tulisan sesuai negara yang bersangkutan akan bertugas; e. memiliki wawasan seni dan budaya INDONESIA; f. mampu mempromosikan seni dan budaya INDONESIA; dan g. mendapatkan surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada SILN dilakukan melalui tahapan: a. pengumuman; b. seleksi; dan c. pengusulan.

Pasal 15

(1) Pengumuman bagi calon Kepala Sekolah pada SILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pemberitahuan dan proses pendaftaran bagi calon Kepala Sekolah pada SILN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian.

Pasal 16

(1) Seleksi calon Kepala Sekolah pada SILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh Kementerian bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bagi calon Kepala Sekolah pada SILN yang telah mengikuti proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (2) Seleksi calon Kepala Sekolah pada SILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. seleksi administrasi; b. ujian tertulis; dan c. wawancara.

Pasal 17

Kementerian mengusulkan calon Kepala Sekolah pada SILN yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 18

Pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada SILN dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 19

Status dan hak kepegawaian Kepala Sekolah pada SILN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

(1) Penugasan Kepala Sekolah pada SILN paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Masa penugasan Kepala Sekolah pada SILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahun paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian. (3) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah pada SILN yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada SILN dan dikembalikan kepada Kementerian. (4) Dalam hal jangka waktu penempatan Kepala Sekolah pada SILN akan berakhir, kepala perwakilan di wilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional mengajukan usulan Kepala Sekolah pada SILN pengganti kepada Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu penempatan Kepala Sekolah pada SILN yang digantikan berakhir. (5) Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah pada SILN dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun berdasarkan persetujuan Kementerian atas usulan kepala perwakilan di wilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional.

Pasal 21

(1) Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berakhir, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengembalikan Kepala Sekolah pada SILN yang bersangkutan kepada Kementerian. (2) Kementerian mengembalikan Kepala Sekolah pada SILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk ditempatkan kembali.

Pasal 22

(1) Penempatan kembali Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SILN oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan penugasan sebagai: a. Kepala Sekolah; b. pengawas sekolah; c. Guru; atau d. jabatan lainnya di bidang pendidikan, (2) Penempatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan status dan hak kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kepala Sekolah pada SILN melaksanakan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Selain melaksanakan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah pada SILN juga mempromosikan kebudayaan INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2021 tentang PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB Keenam

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketujuh

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

BAB XI

Pasal 27

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31