PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 tentang INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

PERMEN Nomor 39 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan. 5. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak. 6. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas, atau sebutan lain yang setara. 7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Koreksi

Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan oleh: a. Perguruan Tinggi; dan b. Kementerian.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah. (2) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pasal 6

(1) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah paling sedikit memuat: a. ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi: 1. pencegahan; 2. pembinaan; dan 3. penanggulangan; b. jenis pelanggaran; c. tingkat pelanggaran; d. kelembagaan penegakan Integritas Akademik; e. prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik; dan f. sanksi. (2) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat.

Pasal 7

Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan Pemimpin Perguruan Tinggi kepada Sivitas Akademika paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

Pasal 8

(1) Pembinaan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam bentuk fasilitasi Perguruan Tinggi untuk membangun budaya akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bentuk: a. sosialisasi; dan b. bimbingan teknis.

BAB III

PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 9

Koreksi

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas: a. fabrikasi; b. falsifikasi; c. plagiat; d. kepengarangan yang tidak sah; e. konflik kepentingan; dan f. pengajuan jamak.

Pasal 10

Koreksi

(1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif. (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian. (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbuatan: a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa: a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya; b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi. (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu. (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Pasal 11

(1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dikategorikan dalam tingkat: a. ringan; b. sedang; dan c. berat. (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 12

(1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik. (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan. (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi disampaikan kepada Menteri. (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain Pemimpin Perguruan Tinggi disampaikan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi, dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi. (5) Perguruan Tinggi menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat.

Pasal 13

(1) Pemimpin Perguruan Tinggi menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika. (2) Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada Pemimpin Perguruan tinggi.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berupa: a. Perintah kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau b. pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik;

Pasal 15

(1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. keadilan; b. kejujuran; c. kecermatan; d. keseimbangan; dan e. transparansi. (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh senat Perguruan Tinggi. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 16

(1) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan rekomendasi senat. (2) Pemimpin Perguruan Tinggi yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi administratif oleh Menteri. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi negeri berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan badan penyelenggara.

Pasal 17

(1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa: a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah; b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa; c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa; d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa; e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi. (2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa: a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun; b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau c. pemberhentian dari jabatan Dosen. (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 18

(1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat. (2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 19

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 20

(1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan. (2) Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan. (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh pejabat yang MENETAPKAN sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan. (5) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

(1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Perguruan Tinggi tempat dihasilkannya Karya Ilmiah atau Perguruan Tinggi tempat Sivitas Akademika bernaung. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perguruan Tinggi untuk menjatuhkan sanksi.

BAB Kesatu

Pelanggaran

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

BAB Keempat

Pengenaan Sanksi

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 tentang INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26