PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

PERMEN Nomor 37 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Jabatan Fungsional Widyabasa adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. 4. Pejabat Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Widyabasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. 5. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam. 6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 7. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. 8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 9. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Widyabasa sesuai kebutuhan untuk mendukung kinerja dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. 10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB III

PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah dan dengan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pemerintah. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci ke dalam prioritas kebutuhan per tahun.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dilakukan melalui tahapan: a. penghitungan; dan b. pengusulan. (2) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Widyabasa.

Pasal 8

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan: a. analisis jabatan; dan b. analisis Beban Kerja. (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator: a. indeks kemahiran penutur berbahasa INDONESIA; b. jumlah penutur bahasa INDONESIA; c. persentase partisipasi pemelajar bahasa INDONESIA bagi penutur asing; d. mutu penggunaan bahasa INDONESIA di ruang publik; dan e. jumlah bahasa dan sastra terkembangkan dan terlindungi.

Pasal 9

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR. (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. korpus; b. produk leksikografi; c. produk pemadanan istilah; d. produk pembakuan bahasa; e. produk kodifikasi sastra; f. karya kritik sastra; g. bank soal kemahiran berbahasa INDONESIA; h. desain dan pedoman; i. layanan pengujian kemahiran berbahasa; j. layanan pengendalian penggunaan bahasa; k. bahan bacaan; l. materi pembinaan bahasa; m. layanan penyuluhan bahasa INDONESIA; n. layanan penyuntingan bahasa INDONESIA; o. layanan ahli bahasa; p. layanan penyuluhan sastra; q. layanan fasilitasi pembelajaran bahasa INDONESIA bagi penutur asing; r. materi pembelajaran bahasa INDONESIA bagi penutur asing; s. bahasa dan sastra terevitalisasi; dan t. peta bahasa dan sastra. (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Widyabasa; b. mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Widyabasa; c. mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja; dan d. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa untuk setiap jenjang. (4) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kelengkapan usulan kebutuhan. (2) Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Pejabat Pembina Kepegawaian; atau b. Pejabat yang Berwenang. (3) Dokumen kelengkapan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surat pengantar usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; b. organisasi dan tata kerja; c. rencana strategis organisasi; d. formulir penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; e. peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; f. rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; dan g. proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16