Koreksi Pasal 29

(1) Pelaksanaan sidang kajian dilakukan berdasarkan tata tertib persidangan. (2) Tata tertib sidang kajian Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal, kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangan.