PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 33 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Balai Pelestarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelestarian kebudayaan. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pelestarian Kebudayaan berkoordinasi dengan: a. unit utama di lingkungan Kementerian; b. unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; c. pemerintah daerah provinsi; d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan e. unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

Pasal 13

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pelestarian Kebudayaan harus menyusun: a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan; b. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan; dan c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan harus: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing; b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Balai Pelestarian Kebudayaan.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan bertanggung jawab: a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20