PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021

PERMEN Nomor 31 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 801) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (4) huruf c Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 Agustus 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2021 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021 TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 Teknis pelaksanaan penggunaan alokasi dana bantuan operasional sekolah kinerja oleh sekolah dilakukan sesuai dengan rincian pembiayaan Dana BOS Kinerja sebagai berikut: 1. rincian pembiayaan Dana BOS Kinerja bagi Sekolah Penggerak meliputi: a. pengembangan sumber daya manusia; b. pembelajaran dengan paradigma baru; c. pelaksanaan digitalisasi sekolah; d. perencanaan berbasis data; dan e. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka mendukung program Sekolah Penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan program Sekolah Penggerak yang ditetapkan oleh Kementerian; 2. rincian pembiayaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki prestasi meliputi: a. pelaksanaan asesmen talenta dan kebugaran; b. pelatihan dan pengembangan prestasi (project based learning, in house training); c. pembinaan intensif berkelanjutan; d. pengelolaan data dan informasi talenta; e. pelaksanaan kegiatan aktualisasi prestasi; dan f. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka peningkatan prestasi dan talenta Peserta Didik; dan 3. rincian pembiayaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi meliputi: a. pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi; b. pelaksanaan program pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sehat atau trias usaha kesehatan sekolah; c. pelatihan dan pembelajaran peningkatan gaya hidup bersih dan sehat yang berkelanjutan; d. pelaksanaan penyediaan instrumen pendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka; e. pelaksanaan penyediaan lingkungan sehat sekolah; dan f. kegiatan lain dalam rangka program sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 15

Pasal II