PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2021 tentang PENGANGKATAN GURU PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN ATAU JABATAN FUNGSIONAL LAIN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU

PERMEN Nomor 29 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENGANGKATAN PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN ATAU JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA DI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dapat diangkat pada: a. JPT; b. Jabatan Administrasi; atau c. JF lain, yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah. (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Jabatan Administrator; atau b. Jabatan Pengawas.

Pasal 3

Koreksi

(1) JPT yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berada pada: a. lingkungan Kementerian atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau b. instansi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. (2) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b berada pada: a. lingkungan Kementerian atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau b. instansi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. (3) JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan rumpun JF keahlian yang memiliki kesesuaian kompetensi, tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Pasal 4

(1) Pengangkatan Guru pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan ketentuan: a. menduduki JF Guru paling singkat 8 (delapan) tahun; dan b. kebutuhan Guru di satuan pendidikan telah terpenuhi. (2) Kebutuhan Guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB yang didasarkan pada formasi Guru pada satuan pendidikan yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Formasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan Menteri. (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada direktur jenderal yang membidangi urusan Guru.

Pasal 5

Mekanisme pengangkatan Guru pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Guru yang telah diangkat pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah tidak dapat merangkap sebagai Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. (2) Guru yang telah diangkat pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari JF Guru oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2021 tentang PENGANGKATAN GURU PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN ATAU JABATAN FUNGSIONAL LAIN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8