PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PERMEN Nomor 21 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 1

Rektor

Pasal 7

(1) Rektor merupakan pemimpin ITBH. (2) Rektor sebagai pemimpin ITBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, dan hubungannya dengan lingkungan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan; dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.

Pasal 8

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor dibantu oleh 2 (dua) wakil rektor. (2) Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik; dan b. Wakil Rektor Bidang Non Akademik. (3) Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

(1) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan kemahasiswaan. (2) Wakil Rektor Bidang Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Pasal 10

(1) Unsur organisasi di bawah pemimpin ITBH terdiri atas: a. pelaksana akademik; b. pelaksana administrasi; c. penjaminan mutu; dan d. penunjang akademik atau sumber belajar. (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jurusan; dan b. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh biro. (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu. (5) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis.

BAB 2

Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Pasal 10

(1) Unsur organisasi di bawah pemimpin ITBH terdiri atas: a. pelaksana akademik; b. pelaksana administrasi; c. penjaminan mutu; dan d. penunjang akademik atau sumber belajar. (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jurusan; dan b. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh biro. (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu. (5) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis.

Pasal 11

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua jurusan; b. sekretaris jurusan; c. Program Studi; d. laboratorium/bengkel/studio; dan e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 12

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi. (2) Pembentukan jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan tinggi. (3) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan. (4) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan.

Pasal 13

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. (2) Dalam penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk 1 (satu) orang Dosen sebagai koordinator.

Pasal 14

(1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan. (2) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pasal 15

Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.

BAB 3

Jurusan

Pasal 11

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua jurusan; b. sekretaris jurusan; c. Program Studi; d. laboratorium/bengkel/studio; dan e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 12

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi. (2) Pembentukan jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan tinggi. (3) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan. (4) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan.

Pasal 13

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. (2) Dalam penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk 1 (satu) orang Dosen sebagai koordinator.

Pasal 14

(1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan. (2) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pasal 15

Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.

Pasal 16

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi seluruh unsur di lingkungan ITBH. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biro Umum dan Akademik. (3) Biro Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Biro Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang umum dan akademik.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Umum dan Akademik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; c. pelaksanaan urusan keuangan; d. pelaksanaan urusan kepegawaian; e. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan; f. pengelolaan barang milik negara; g. pelaksanaan urusan ketatausahaan; h. pelaksanaan urusan keprotokolan; i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; j. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; k. penyusunan rencana pengembangan institut; l. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; m. pelaksanaan layanan kemahasiswaan; n. koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri; dan o. evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan kemahasiswaan.

Pasal 19

Biro Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum dan ketatalaksanaan, barang milik negara, ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan serta penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat.

Pasal 21

Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi mahasiswa, dan statistik akademik serta penyiapan bahan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, dan pengelolaan data akademik dan kemahasiswaan.

BAB 4

Biro

Pasal 16

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi seluruh unsur di lingkungan ITBH. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biro Umum dan Akademik. (3) Biro Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Biro Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang umum dan akademik.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Umum dan Akademik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; c. pelaksanaan urusan keuangan; d. pelaksanaan urusan kepegawaian; e. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan; f. pengelolaan barang milik negara; g. pelaksanaan urusan ketatausahaan; h. pelaksanaan urusan keprotokolan; i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; j. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; k. penyusunan rencana pengembangan institut; l. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; m. pelaksanaan layanan kemahasiswaan; n. koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri; dan o. evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan kemahasiswaan.

Pasal 19

Biro Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum dan ketatalaksanaan, barang milik negara, ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan serta penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat.

Pasal 21

Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi mahasiswa, dan statistik akademik serta penyiapan bahan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, dan pengelolaan data akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 22

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (4) merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 23

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala lembaga. (3) Kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris lembaga.

Pasal 24

Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran; e. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; f. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; g. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; h. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; i. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan k. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.

Pasal 26

Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. sekretaris; c. pusat; d. petugas tata usaha; dan e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 27

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya. (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk Dosen/ pejabat fungsional lainnya sebagai koordinator. (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

BAB 5

Lembaga

Pasal 22

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (4) merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 23

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala lembaga. (3) Kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris lembaga.

Pasal 24

Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran; e. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; f. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; g. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; h. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; i. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan k. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.

Pasal 26

Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. sekretaris; c. pusat; d. petugas tata usaha; dan e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 27

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya. (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk Dosen/ pejabat fungsional lainnya sebagai koordinator. (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan ITBH.

Pasal 29

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas: a. Perpustakaan; b. Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan c. Bahasa.

Pasal 30

(1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan. (2) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka; c. pengolahan bahan pustaka; d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan.

Pasal 33

(1) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (2) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi; f. pengembangan dan pengelolaan jaringan; g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 36

(1) Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang kebahasaan. (2) Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan uji kemampuan bahasa.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Unit Pelaksana Teknis Bahasa menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Bahasa; b. pengembangan pembelajaran bahasa; c. peningkatan kemampuan bahasa; d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Bahasa.

Pasal 39

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, Pasal 19 huruf c, Pasal 26 huruf e, Pasal 30 ayat (2) huruf b, Pasal 33 ayat (2) huruf b, dan Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan, atau kegiatannya. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan ITBH.

Pasal 29

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas: a. Perpustakaan; b. Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan c. Bahasa.

Pasal 30

(1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan. (2) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka; c. pengolahan bahan pustaka; d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan.

Pasal 33

(1) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (2) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi; f. pengembangan dan pengelolaan jaringan; g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 36

(1) Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang kebahasaan. (2) Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan uji kemampuan bahasa.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Unit Pelaksana Teknis Bahasa menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Bahasa; b. pengembangan pembelajaran bahasa; c. peningkatan kemampuan bahasa; d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Bahasa.

Pasal 39

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, Pasal 19 huruf c, Pasal 26 huruf e, Pasal 30 ayat (2) huruf b, Pasal 33 ayat (2) huruf b, dan Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan, atau kegiatannya. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.