PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

PERMEN Nomor 20 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 6

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pembina dan mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi Instansi Pembina. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilakukan melalui tahapan: a. penghitungan; dan b. pengusulan.

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan: a. analisis jabatan; dan b. analisis Beban Kerja.

Pasal 9

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan.

Pasal 10

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan berdasarkan indikator: a. jumlah jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan Penilaian Pendidikan; b. jenis dan jumlah mata pelajaran dan level kelas pendidikan yang dikembangkan; dan c. jenis dan jumlah model pengembangan penilaian baik akademik dan/atau nonakademik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penilaian.

Pasal 11

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR. (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengembangan instrumen akademik; b. pengembangan instrumen nonakademik; c. analisis dan pemanfaatan hasil penilaian; dan d. inovasi untuk Penilaian Pendidikan. (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a. mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja (output) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan; b. mengidentifikasi persen kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja (output) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan; c. mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja; dan d. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan untuk tiap jenjang. (4) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan menggunakan format, instrumen, dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Tata cara pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagai berikut: a. unit kerja menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sesuai dengan format dan rumus; b. hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diusulkan ke biro yang membidangi sumber daya manusia; c. biro yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang diajukan oleh unit kerja; d. usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; e. Menteri menyampaikan usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara MENETAPKAN kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dan menyampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

BAB Kedua

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13