PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

PERMEN Nomor 19 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum. 4. Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Pengembang Kurikulum adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 6. Pengembangan Kurikulum adalah proses pengembangan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 7. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam. 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Kurikulum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 9. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pembina dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan melalui tahapan: a. penghitungan; dan b. pengusulan.

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan: a. analisis jabatan; dan b. analisis Beban Kerja.

Pasal 9

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum.

Pasal 10

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berdasarkan indikator: a. jenis dan jenjang pendidikan yang dikembangkan Kurikulumnya; b. ruang lingkup mata pelajaran dan level kelas pendidikan yang dikembangkan; dan c. area Pengembangan Kurikulum nasional dan Kurikulum sesuai keadaan dan kebutuhan daerah.

Pasal 11

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR. (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kerangka dasar dan struktur Kurikulum; b. kerangka acuan kebijakan; c. lingkup dan urutan; d. model diversifikasi Kurikulum; e. panduan pelaksanaan Kurikulum; f. model pembelajaran; g. perangkat ajar; dan h. dokumen evaluasi Kurikulum. (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a. mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja (output) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; b. mengidentifikasi persen kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja (output) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; c. mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja; dan d. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum untuk tiap jenjang. (4) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum menggunakan format, instrumen, dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Tata cara pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagai berikut: a. unit kerja menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sesuai dengan format dan rumus; b. hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diusulkan ke biro yang membidangi sumber daya manusia; c. biro yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang diajukan oleh unit kerja; d. usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; e. Menteri menyampaikan usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang telah dilakukan verifikasi dan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara MENETAPKAN kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dan menyampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13