Koreksi Pasal 24

(1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan untuk menghimpun aspirasi publik. (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan naskah kajian.