Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TE...

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilakukan berdasarkan prinsip: a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah; b. efektivitas yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah; c. efisiensi yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. transparansi yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Pasal 3

Koreksi

Sekolah penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi terdiri atas: a. SD; b. SDLB; c. SMP; d. SMPLB; e. SMA; f. SMALB; g. SLB; dan h. SMK.

Pasal 4

Koreksi

(1) Sekolah penerima Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Sekolah Penggerak; b. Sekolah yang memiliki prestasi; dan c. Sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi. (2) Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai Sekolah Penggerak; dan b. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021. (3) Sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional; c. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021; dan d. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. (4) Sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki rata-rata nilai rapor mutu kumulatif paling rendah 4,2 (empat koma dua) pada tahun 2018 dan tahun 2019; b. memiliki rata-rata nilai Ujian Nasional kumulatif paling rendah 60 (enam puluh) pada tahun 2018 dan tahun 2019; c. tidak memiliki sarana toilet atau jamban; d. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021; dan e. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. (5) Sekolah penerima Dana BOS Kinerja yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan: a. berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; b. memiliki proporsi Peserta Didik penerima Program INDONESIA Pintar yang lebih banyak; c. menerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 yang lebih rendah; dan d. memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil. (2) Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi tidak dapat ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja. (2) Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja tidak dapat ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi.

Pasal 7

Koreksi

(1) Alokasi dana untuk Sekolah Penggerak yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar: a. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap SD; b. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap SMP; c. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap SMA; dan d. Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung program Sekolah Penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 8

(1) Alokasi dana untuk sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah. (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan peningkatan prestasi dan talenta Peserta Didik.

Pasal 9

(1) Alokasi dana untuk sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap sekolah. (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan program sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan penggunaan alokasi Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan komponen pada penggunaan Dana BOS Reguler. (2) Teknis pelaksanaan penggunaan alokasi Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Alokasi dana untuk sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi sebesar: a. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk SD dan SMP; b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk SMA dan SMK; dan c. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.

Pasal 12

(1) Penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa oleh satuan pendidikan. (2) Penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah. (2) Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.

Pasal 14

Penyaluran Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.

Pasal 15

Koreksi

(1) Penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi wajib menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. (2) Dalam hal penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran Dana BOS Reguler tahap II pada tahun berikutnya. (3) Ketentuan larangan dan sanksi terhadap Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam mengelola Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS Reguler.

Pasal 16

Koreksi

Dalam hal terdapat sisa Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi Tahun Anggaran 2020 pada satuan pendidikan, maka sisa dana tersebut digunakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Reguler.

Pasal 17

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2021 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021 TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 Satuan Pendidikan merumuskan penggunaan Dana BOS Kinerja Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pengelompokan komponen penggunaan dana BOS Reguler sebagai berikut. 1. Penggunaan dana BOS Kinerja bagi Sekolah Penggerak mengacu pada Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut: Tabel 1. No. Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja 1. Pengembangan Perpustakaan a. Pembiayaan penyediaan buku digital, perpustakaan digital, dan barang sejenis lainnya; dan/atau b. pembiayaan penyediaan pengembangan perpustakaan lainnya terkait pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler a. Pembiayaan penyediaan atau pencetakan mandiri buku dan bahan ajar lainnya untuk pembelajaran dengan paradigma baru, sesuai kebutuhan; b. pembiayaan penyediaan atau pencetakan No. Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja mandiri buku dan bahan ajar lainnya untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sesuai kebutuhan; c. pembiayaan penyediaan aplikasi pembelajaran dan manajemen sekolah; dan/atau d. pembiayaan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan paradigma baru. 3. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ujian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran paradigma baru antara lain: a. pelaksanaan Asesmen Nasional di kelas V, VIII, dan XI; b. khusus Sekolah Penggerak, tambahan pelaksanaan Asesmen Nasional di kelas IV, VII, dan X; dan c. evaluasi lainnya terkait Program Sekolah Penggerak 4. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah a. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penguatan literasi sekolah; dan/atau b. pelaksanaan program Pelaksanaan program yang mendukung pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sehat atau trias unit kesehatan sekolah di sekolah. 5. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan a. Pembiayaan pelaksanaan pelatihan program sekolah penggerak yang dilaksanakan di sekolah; b. pembiayaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; c. pembiayaan pelaksanaan komunitas belajar No. Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja bagi guru dan tenaga kependidikan; d. pembiayaan pelaksanaan forum dialog bagi bagi guru dan tenaga kependidikan; e. pembiayaan penguatan literasi digital atau teknologi; dan/atau f. pembiayaan kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa Pembiayaan langganan daya dan jasa untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi sekolah, dan penguatan literasi sekolah. 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah a. Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi dan hidup bersih dan sehat; b. pembiayaan penyediaan air dan distribusi air bersih; c. pembiayaan penyediaan toilet/jamban; d. pembiayaan penyediaan tempat cuci tangan; e. pembiayaan rehabilitasi toilet sesuai kondisi kerusakan toilet; f. pembiayaan perbaikan saluran pembuangan air; dan/atau g. pembiayaan lain dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana sekolah untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penguatan literasi sekolah. Keterangan: Sekolah Penggerak yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja dapat menggunakan Dana BOS Kinerja di luar contoh pada Tabel 1, sepanjang dalam rangka mendukung program Sekolah Penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan oleh Kementerian. 2. Penggunaan dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki prestasi mengacu pada Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut. Tabel 2. No. Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja 1. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler a. Pembiayaan pelaksanaan program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat); b. pembiayaan tenaga instruktur/tenaga ahli/pemandu talenta untuk program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat); dan/atau c. pembiayaan untuk mengikuti lomba/festival/ajang talenta lainnya. 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Pembiayaan dalam rangka penyediaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat). 3. Penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi mengacu pada komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut. Tabel 3. Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah a. Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi dan hidup bersih dan sehat; b. penyediaan air dan distribusi air bersih; c. penyediaan toilet/jamban; d. penyediaan tempat cuci tangan; Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja e. rehabilitasi toilet sesuai kondisi kerusakan toilet; f. perbaikan saluran pembuangan air; dan/atau g. pelaksanaan program pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sehat atau trias unit kesehatan sekolah di sekolah. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18