PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

PERMEN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya INDONESIA di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. 2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Borang Identifikasi adalah lembar isian yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi proses penyusunan dan sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 6. Borang Capaian adalah lembar isian yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. 7. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi adalah lembar pemeriksaan dan penilaian yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan dan capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. 8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang kebudayaan.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Koreksi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data; b. pemeriksaan; c. penilaian; dan d. pelaporan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap: a. Borang Identifikasi; dan b. Borang Capaian. (2) Format Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Bupati/wali kota melakukan pengisian Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota. (2) Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. informasi umum Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; b. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; c. target capaian program bidang kebudayaan; dan d. alokasi anggaran program bidang kebudayaan. (3) Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pelaksanaan program bidang kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; b. realisasi capaian program bidang kebudayaan; dan c. realisasi anggaran program bidang kebudayaan.

Pasal 10

(1) Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan. (3) Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 11

(1) Gubernur melakukan pengisian Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. (2) Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. informasi umum Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; b. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi; c. target capaian program bidang kebudayaan; dan d. alokasi anggaran program bidang kebudayaan. (3) Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pelaksanaan program bidang kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi; b. realisasi capaian program bidang kebudayaan; dan c. realisasi anggaran program bidang kebudayaan.

Pasal 12

(1) Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (2) Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan. (3) Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 13

(1) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa: a. data Borang Identifikasi dan data Borang Capaian yang telah diisi oleh bupati/wali kota; dan b. data Borang Identifikasi dan data Borang Capaian yang telah diisi oleh gubernur. (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bahan bagi tim pemantauan dan evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota. (3) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi bahan bagi Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

Pasal 14

(1) Tim pemantauan dan evaluasi melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan: a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan; dan b. dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. (2) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan: a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi yang telah ditetapkan; dan b. dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Instrumen Pemantauan dan Evaluasi untuk dilakukan penilaian.

Pasal 15

(1) Tim pemantauan dan evaluasi melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria: a. kesesuaian proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; b. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; dan c. capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria: a. kesesuaian proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; b. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi; dan c. capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

Pasal 17

Format Instrumen Pemantauan dan Evaluasi memuat: a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Tim pemantauan dan evaluasi menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota. (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil pengumpulan data, pemeriksaan, dan penilaian. (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat tanggal 28 Februari setiap tahunnya. (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

(1) Direktur Jenderal menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil pengumpulan data, pemeriksaan, dan penilaian. (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Pasal 20

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Format laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26