PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2014 tentang PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SERTA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA

PERMEN Nomor 95 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendirian perguruan tinggi negeri adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi baru oleh Pemerintah. 2. Pendirian perguruan tinggi swasta adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi baru oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba. 3. Badan Penyelenggara berbadan hukum yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah subyek hukum berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. 5. Perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 6. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat PTKL atau LPNK adalah penyelenggara pendidikan vokasi. 7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 8. Masyarakat adalah kelompok warga negara INDONESIA nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi. 9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 10. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 11. Kementerian Lain adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan. 12. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah perangkat Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan. 15. Menteri Lain adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di luar bidang pendidikan. 16. Pemimpin LPNK adalah ketua atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

BAB II

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 3

Koreksi

Pendirian perguruan tinggi terdiri atas: a. pendirian PTN; dan b. pendirian PTS.

Pasal 4

Koreksi

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. pendirian PTN baru; b. pendirian PTN yang berasal dari PTS.

Pasal 5

(1) Pendirian PTN baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pembentukan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai satuan kerja Kementerian. (2) Pendirian PTN yang berasal dari PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pembentukan PTN oleh Pemerintah yang semula merupakan PTS.

Pasal 6

(1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum. (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen pendirian PTN yang terdiri atas: a. studi kelayakan; b. rancangan statuta; c. rancangan susunan organisasi dan tata kerja; d. rancangan rencana strategis; e. rancangan program akademik; f. rancangan sistem penjaminan mutu; dan g. rekomendasi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/ kota. (3) Dalam hal pemenuhan Standar Prasarana berupa lahan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan harus: a. memiliki status Hak Pakai yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah yang digunakan untuk PTN tersebut; b. dalam hal lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus dihibahkan kepada Pemerintah, dan status Hak Pakai atas lahan tersebut harus diubah menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah. (4) Dalam hal pemenuhan Standar Dosen dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan. (5) Secara mutatis mutandis pendirian PTKL harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4). (6) Format dokumen pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Selain pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara dan harus memenuhi: a. mempunyai lahan yang bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara; b. mengalihkan hak atas lahan pada huruf a atas nama Pemerintah; c. menyerahkan aset berupa sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah; d. membuat surat pernyataan bahwa dosen dan tenaga kependidikan pada Badan Penyelenggara yang bertugas di PTS tidak menuntut untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil; dan e. membuat surat pernyataan kesediaan Badan Penyelenggara dan memperoleh surat pernyataan Pemerintah Daerah setempat untuk membiayai penyelenggaraan PTN yang didirikan, sebelum dapat dibiayai secara penuh oleh Pemerintah. (2) Dalam hal PTS yang akan diubah menjadi PTN menggunakan lahan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, maka lahan tersebut harus diserahkan penggunaaannya kepada Pemerintah.

Pasal 8

(1) Prosedur pendirian PTN baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN baru akan didirikan; b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal; d. Sekretaris Jenderal menyiapkan usul pendirian PTN untuk disampaikan kepada Menteri; e. Menteri menyampaikan usul pendirian PTN kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan; f. Menteri MENETAPKAN pendirian, organisasi, dan tata kerja PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara; g. menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara mengusulkan pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN; h. PRESIDEN MENETAPKAN pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut; i. Menteri menyampaikan usul organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan; j. Menteri MENETAPKAN organisasi dan tata kerja perguruan tinggi negeri yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f atau huruf h PTN baru dapat menjalankan kegiatan akademik. (3) Secara mutatis mutandis prosedur pendirian PTKL harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

Pasal 10

(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pembentukan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara. (2) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum. (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen pendirian PTS yang terdiri atas: a. studi kelayakan; b. rancangan statuta; c. rancangan program akademik; d. rancangan rencana strategis; e. rancangan sistem penjaminan mutu; dan f. rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTS akan didirikan. (3) Dalam hal pemenuhan Standar Prasarana berupa lahan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan harus: a. memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, atau Sertipikat Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara yang diperuntukkan bagi PTS tersebut; b. dalam hal lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai bukan atas nama Badan Penyelenggara, maka Badan Penyelenggara dapat membuat perjanjian sewa menyewa lahan tersebut dengan pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai tersebut, selama paling sedikit 20 (dua puluh) tahun disertai dengan hak opsi. (4) Dalam hal pemenuhan Standar Dosen dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Dosen disediakan oleh Badan Penyelenggara dengan membuat pernyataan kesediaan untuk menjadi Dosen Tetap pada PTS pada saat pembentukan PTS baru ditetapkan. (5) Format dokumen pendirian PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Prosedur pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut: a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTS akan didirikan. b. Badan Penyelenggara menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh persetujuan; d. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul pendirian PTS; e. Direktur Jenderal menyampaikan usul pendirian PTS kepada Menteri; f. Menteri MENETAPKAN pendirian PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. (2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, PTS baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB Kedua

Pendirian Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 4

Koreksi

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. pendirian PTN baru; b. pendirian PTN yang berasal dari PTS.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

BAB III

PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 13

Koreksi

Perubahan perguruan tinggi meliputi: a. perubahan PTN; dan b. perubahan PTS.

Pasal 14

Koreksi

(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. perubahan nama, lokasi, dan/atau bentuk PTN tertentu menjadi nama, lokasi, dan/atau bentuk PTN lain; b. perubahan PTN yang berasal dari PTS, kembali menjadi PTS; c. perubahan PTN menjadi PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; d. perubahan PTN menjadi PTN badan hukum; e. penggabungan 2 (dua) atau lebih PTN menjadi 1 (satu) PTN baru; f. penggabungan dari 1 (satu) atau lebih PTN ke PTN lain; g. pemecahan dari 1 (satu) bentuk PTN menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk PTN lain; h. pengalihan pembinaan aspek akademik perguruan tinggi dari kementerian lain atau LPNK kepada Kementerian. (2) Secara mutatis mutandis perubahan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk perubahan PTKL.

Pasal 15

(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum. (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTN yang terdiri atas: a. studi kelayakan perubahan PTN; b. rancangan statuta PTN yang baru; c. rancangan susunan organisasi dan tata kerja PTN yang baru; d. rancangan rencana strategis PTN untuk PTN yang baru; dan e. rancangan sistem penjaminan mutu PTN yang baru. (3) Perubahan PTN menjadi PTN badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, harus melalui evaluasi kinerja oleh Menteri. (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri statuta, susunan organisasi dan tata kerja, rencana strategis, dan sistem penjaminan mutu PTN yang lama. (5) Dalam hal perubahan nama PTN tertentu menjadi nama PTN lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, pemimpin PTN menyampaikan alasan dan pertimbangan perubahan nama PTN sebagai pengganti studi kelayakan. (6) Secara mutatis mutandis perubahan PTKL harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5). (7) Format dokumen perubahan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 16

(1) Prosedur perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN yang akan berubah; b. PTN bersama Direktorat Jenderal menyusun: 1. studi kelayakan perubahan PTN; 2. rancangan statuta PTN yang baru; 3. rancangan susunan organisasi dan tata kerja PTN yang baru; 4. rancangan rencana strategis PTN yang baru; dan 5. rancangan sistem penjaminan mutu PTN yang baru. c. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul perubahan PTN d. Direktur Jenderal memberikan persetujuan dan menyampaikan usul perubahan PTN kepada Menteri. e. Menteri mengusulkan penetapan perubahan PTN kepada menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan; f. Menteri MENETAPKAN perubahan, susunan organisasi, dan statuta PTN baru berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e. g. Setelah penetapan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, PTN yang baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi. (2) Secara mutatis mutandis prosedur perubahan PTKL harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi: a. perubahan nama, lokasi, dan/atau bentuk PTS tertentu menjadi nama, lokasi, dan/atau bentuk PTS lain; b. perubahan PTS menjadi PTN; c. pengalihan pengelolaan dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru; d. penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru; e. penggabungan dari 1 (satu) atau lebih PTS ke PTS lain; f. pemecahan dari 1 (satu) bentuk PTSmenjadi 2 (dua) atau lebih bentuk PTS lain; atau g. perubahan bentuk Badan Penyelenggara tertentu menjadi bentuk Badan Penyelenggara lain.

Pasal 18

(1) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum. (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTS yang terdiri atas: a. studi kelayakan perubahan PTS; b. rancangan statuta PTS yang baru; c. rancangan rencana strategis PTS yang baru; dan d. rancangan sistem penjaminan mutu PTS yang baru. (3) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri akta pendirian Badan Penyelenggara disertai Keputusan pejabat yang berwenang tentang status badan hukum Badan Penyelenggara, statuta, rencana strategis, dan sistem penjaminan mutu PTS yang lama. (4) Dalam hal perubahan nama PTS tertentu menjadi nama PTS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Badan Penyelenggara menyampaikan alasan dan pertimbangan perubahan nama PTS sebagai pengganti studi kelayakan. (5) Format dokumen perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Prosedur perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut: a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTS akan diubah. b. Badan Penyelenggara menyusun: 1. studi kelayakan perubahan PTS; 2. rancangan statuta PTS yang baru; 3. rancangan rencana strategis PTS yang baru; dan 4. rancangan sistem penjaminan mutu PTS yang baru; c. Dokumen perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan; d. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul perubahan PTS; e. Direktur Jenderal memberikan persetujuan pada rancangan perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 4; f. Menteri MENETAPKAN izin perubahan PTS; g. Setelah izin perubahan PTS ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf f, PTS yang baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB Kedua

Perubahan Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

PEMBUBARAN ATAU PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI

Pasal 20

Koreksi

(1) Pembubaran PTN dilakukan oleh Kementerian. (2) Pencabutan izin PTS dilakukan oleh Kementerian.

Pasal 21

Koreksi

(1) Pembubaran PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan karena kebijakan Pemerintah, perubahan peraturan perundang-undangan, dan/atau telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan. (2) Kementerian wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan pembubaran PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kementerian harus menyelesaikan masalah akademik dan non- akademik yang timbul sebagai akibat dari pembubaran PTN paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan pembubaran ditetapkan. (4) Secara mutatis mutandis pembubaran PTKL harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Pasal 22

(1) Prosedur pembubaran PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN yang akan dibubarkan. b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi kinerja PTN dan melaporkan kepada Menteri; c. Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada pemimpin PTN paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam selang waktu 6 (enam) bulan; d. Direktur Jenderal menyampaikan usul pembubaran PTN kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal; e. Menteri menyampaikan usul pembubaran PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan; f. PRESIDEN MENETAPKAN pembubaran PTN yang berbentuk universitas dan institut; g. Menteri menyampaikan usul pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan; h. Menteri MENETAPKAN pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. (2) Secara mutatis mutandis prosedur pembubaran PTKL harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

(1) Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan alasan: a. PTS tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; b. pengelolaan PTS melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan; c. PTS ditutup oleh Badan Penyelenggara; atau d. terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan: 1. antarpemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara; 2. antarpemangku kepentingan internal perguruan tinggi; dan/atau 3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal perguruan tinggi. (2) Badan Penyelenggara dari PTS yang dicabut izinnya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan masalah akademik dan non-akademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin tersebut paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan izin PTS ditetapkan.

Pasal 24

(1) Prosedur pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sebagai berikut: a. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi terhadap PTS yang akan dicabut izinnya dan melaporkan kepada Direktur Jenderal; b. Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada pemimpin PTS paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam selang waktu 6 (enam) bulan; c. Direktur Jenderal menyampaikan usul pencabutan izin PTS kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal; d. Menteri MENETAPKAN pencabutan izin PTS; e. penetapan pencabutan izin PTS disampaikan kepada Badan Penyelenggara. (2) Setelah menerima penetapan tentang pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Badan Penyelenggara wajib menutup PTS tersebut dan mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa nasional dan daerah. (3) Badan Penyelenggara wajib melakukan penyelesaian masalah akademik dan non-akademik yang timbul akibat penutupan PTS tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan izin PTS ditetapkan.

BAB Ketiga

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

BAB IV

PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Pasal 25

Koreksi

(1) Pembukaan Program Studi merupakan penambahan Program Studi baru pada PTN dan PTS yang telah memiliki izin pendirian PTN dan PTS. (2) Perubahan Program Studi merupakan penggantian nama di dalam kelompok bidang/disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan/atau penggantian kurikulum program studi pada PTN dan PTS yang telah memiliki izin pendirian PTN dan PTS. (3) Penutupan Program Studi merupakan pengurangan Program Studi yang telah ada pada PTN dan PTS yang telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi. (4) Apabila penutupan Program Studi mengakibatkan jumlah, jenis, dan kelompok bidang/disiplin ilmu dan teknologi Program Studi tidak memenuhi syarat minimal bentuk PTN dan PTS tertentu, maka PTN dan PTS yang bersangkutan berubah bentuk atau ditutup. (5) Syarat minimal jumlah, jenis, dan kelompok bidang/disiplin ilmu dan teknologi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 26

(1) Pembukaan Program Studi pada PTN dan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum. (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi pada PTN dan PTS yang terdiri atas: a. rencana pembukaan Program Studi sesuai dengan Rencana Strategis PTN dan PTS yang bersangkutan; dan b. proposal pembukaan Program Studi. (3) Pembukaan Program Studi pada PTKL, selain harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi harus pula memenuhi ketentuan: a. Program Studi yang akan dibuka merupakan Program Studi yang khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan, dan tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi umum yang berada di bawah koordinasi Kementerian; dan b. adanya UNDANG-UNDANG sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan. (4) Format pedoman penyusunan proposal pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 27

(1) Perubahan Program Studi pada PTN dan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum. (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan Program Studi pada PTN dan PTS, yaitu proposal perubahan Program Studi. (3) Perubahan Program Studi pada PTKL, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula memenuhi ketentuan: a. Program Studi yang akan diubah merupakan Program Studi yang khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan, dan tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi umum yang berada di bawah koordinasi Kementerian; dan b. adanya UNDANG-UNDANG sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan. (4) Format pedoman penyusunan proposal perubahan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 28

Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan dengan alasan: a. Program Studi tersebut tidak lagi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi; atau b. proses penyelenggaraan Program Studi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Prosedur pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1): a. Pemimpin PTN dan PTS meminta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN dan PTS yang akan membuka Program Studi baru. b. Pemimpin PTN dan PTS mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada Direktur Jenderal; c. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi proposal pembukaan Program Studi dengan bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka; d. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, maka Direktur Jenderal MENETAPKAN pembukaan Program Studi; e. Apabila pembukaan Program Studi pada PTN dan PTS mengakibatkan perubahan bentuk PTN dan PTS tersebut, maka: 1. untuk PTN berlaku ketentuan mengenai perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan 2. untuk PTS berlaku ketentuan mengenai perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 30

Prosedur perubahan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2): a. Pemimpin PTN dan PTS meminta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN dan PTS yang akan mengubah Program Studi. b. Pemimpin PTN dan PTS mengajukan proposal perubahan Program Studi kepada Direktur Jenderal; c. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi proposal perubahan Program Studi dengan bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan Program Studi yang akan diubah; d. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk diubah, maka Direktur Jenderal MENETAPKAN perubahan Program Studi; e. Apabila perubahan Program Studi pada PTN dan PTS mengakibatkan perubahan bentuk PTN dan PTS tersebut, maka: 1. untuk PTN berlaku ketentuan mengenai perubahan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan 2. untuk PTS berlaku ketentuan mengenai perubahan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 31

Pasal 32

Kewenangan membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 pada Perguruan Tinggi Negeri badan hukum ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.

(1) Prosedur pendirian PTN yang berasal dari PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut: a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN baru akan didirikan. b. Badan Penyelenggara menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: 1. akta pendirian Badan Penyelenggara yang telah disahkan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum beserta semua perubahan; dan 2. penilaian aset oleh akuntan publik yang terdaftar; d. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul pendirian PTN; e. Direktur Jenderal menyampaikan usul pendirian PTN kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal; f. Sekretaris Jenderal menyiapkan usul pendirian PTN untuk disampaikan kepada Menteri; g. Menteri menyampaikan usul pendirian PTN kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan; h. Menteri MENETAPKAN pendirian, organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara; i. menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara mengusulkan pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN; j. PRESIDEN MENETAPKAN pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut; k. Menteri menyampaikan usul organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan; l. Menteri MENETAPKAN organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf j PTN baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Prosedur penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3): a. Usul penutupan Program Studi dapat berasal dari: 1. pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan dari senat PTN; 2. pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan dari senat PTS dan persetujuan Badan Hukum Penyelenggara PTS ; 3. Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Program Studi tersebut. b. Apabila usul penutupan Program Studi berasal dari pemimpin PTN dan PTS, pemimpin PTN dan PTS meminta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN dan PTS yang akan menutup Program Studi. c. Direktur Jenderal melakukan evaluasi usul penutupan Program Studi tersebut dengan bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan Program Studi yang akan ditutup. d. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Jenderal menolak atau menyetujui usul penutupan Program Studi tersebut. e. Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terbukti bahwa PTN dan PTS melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dan huruf b, maka: 1. untuk PTN, Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada pemimpin PTN paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan masing-masing dengan selang waktu paling lama 6 (enam) bulan, agar PTN tersebut segera menghentikan pelanggaran; 2. untuk PTS, Direktur Jenderal dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah Badan Hukum Penyelenggara memberikan peringatan tertulis kepada pemimpin PTS paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan secara berurutan masing- masing dengan selang waktu paling lama 6 (enam) bulan, agar PTS tersebut segera menghentikan pelanggaran. f. Apabila dalam waktu 30 hari setelah peringatan tertulis ketiga diterima oleh pemimpin PTN dan PTS, terbukti pelanggaran masih dilakukan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN penutupan Program Studi. g. Apabila penutupan Program Studi pada PTN dan PTS mengakibatkan perubahan bentuk PTN dan PTS tersebut, maka: 1. untuk PTN berlaku ketentuan mengenai perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan 2. untuk PTS berlaku ketentuan mengenai perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. h. Setelah keputusan Menteri tentang penutupan Program Studi dan/atau perubahan bentuk PTN dan PTS tersebut disampaikan kepada pemimpin PTN dan PTS, maka pemimpin PTN dan PTS wajib menghentikan penyelenggaraan Program Studi tersebut. i. Setelah pemimpin PTN dan PTS menghentikan penyelenggaraan Program Studi tersebut, pemimpin PTN dan PTS wajib melakukan penyelesaian masalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang meliputi: 1. pemindahan dosen yang berstatus pegawai negeri sipil yang tidak diperlukan ke Program Studi lain yang relevan atau pengembalian kepada Menteri; 2. pemenuhan hak-hak dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai nonpegawai negeri sipil berdasarkan perjanjian kerja; dan 3. pemindahan mahasiswa ke PTN dan PTS lain.

Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2014 tentang PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SERTA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB V

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

Pasal 35