PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERMEN Nomor 9 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan. 3. Biro Hukum dan Organisasi adalah Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian. 4. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Kementerian. 5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian. 6. Unit utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 7. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang terdiri atas Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal, Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Lembaga www.djpp.kemenkumham.go.id Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Kantor Bahasa, Balai Bahasa, Balai Pengembangan Multimedia, Balai Pengembangan Media Radio, Balai Pengembangan Media Televisi, Balai Grafika, dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lainnya. 8. Unit Organisasi adalah unit utama, perguruan tinggi negeri, dan unit pelaksana teknis di daerah di lingkungan Kementerian. 9. Pelayanan bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum kepada unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang menghadapi masalah hukum baik pemberian nasehat, pertimbangan dan/atau pendampingan dan litigasi. 10. Masalah hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang mengarah pada proses hukum.

BAB II

PELAYANAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Koreksi

(1) Pelayanan bantuan hukum diberikan kepada Unit Organisasi, Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Bantuan Hukum yang dibentuk oleh Menteri di bawah koordinasi Kepala Biro Hukum dan Organisasi. (3) Dalam pelayanan bantuan hukum, Biro Hukum dan Organisasi dapat menggunakan jasa pengacara negara, advokat, dan/atau ahli hukum pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Dalam hal bantuan hukum dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian harus dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Organisasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan surat kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk melakukan penanganan bantuan hukum dan penyampaian laporan kegiatan penanganan bantuan hukum setiap 4 (empat) bulan sekali. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

(1) Permintaan bantuan hukum oleh unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai di lingkungan Kementerian diajukan kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi terkait. (2) Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat menggunakan jasa advokat sesuai dengan pilihan yang bersangkutan dengan persetujuan dari Menteri atau Sekretaris Jenderal Kementerian terlebih dahulu. (3) Rencana penggunaan jasa advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui pimpinan unit organisasi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 5

Pelayanan bantuan hukum terdiri atas: a. pemberian nasihat dan/atau pertimbangan hukum; b. pendampingan; c. pembelaan dalam proses peradilan (litigasi); dan/atau d. pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 6

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain meliputi: a. mendampingi dalam pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan; b. menyiapkan data dan dokumen pendukung; c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 7

Pembelaan dalam proses peradilan (litigasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain meliputi: a. memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan; b. memberikan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

Pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain meliputi: a. mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan; b. membantu pelaksanaan eksekusi; c. memberikan bantuan hukum lain yang menyangkut putusan pengadilan.

Pasal 9

Menteri dapat menghentikan pelayanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam hal: a. kasus hukum yang ditangani terbukti tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. pihak yang diberi bantuan hukum tidak mengajukan upaya banding dan/atau kasasi; c. pihak yang diberi bantuan hukum tidak kooperatif atau tidak menjaga nama baik Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14