PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2014 tentang STATUTA POLITEKNIK NEGERI PADANG

PERMEN Nomor 89 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Koreksi

(1) PNP merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. (2) PNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2014. (3) PNP semula bernama Politeknik Engineering Universitas Andalas didirikan pada tahun 1985 melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/Dikti/Kep/1985, dan mulai menyelenggarakan pendidikan pada tanggal 5 Oktober 1987 dan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0313/O/1991, tanggal 06 Juni 1991 ditetapkan menjadi Politeknik Unand. (4) Tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) PNP.

Pasal 3

PNP berdasarkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

PNP berasaskan: a. Kebenaran ilmiah; b. Penalaran; c. Kejujuran; d. Keadilan; e. Manfaat; f. Kebajikan; g. Tanggungjawab; h. Kebhinekaan; dan i. Keterjangkauan.

Pasal 5

(1) PNP memiliki lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar oranye, yang di dalamnya berisi tiga balok berwarna hijau, bola dunia, dan cengkeraman bola dunia berwarna hijau yang menyerupai huruf P. (2) Lambang PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut: a. Bola Dunia merupakan perwujudan visi PNP yang berorientasi secara nasional dan regional. b. Tiga Balok merupakan perwujudan tiga tungku sejarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) Minangkabau. c. Cengkeraman melambangkan komitmen dalam melaksanakan tujuan dan misi untuk mencapai visi. d. Warna oranye melambangkan semangat belajar dan bekerja. e. Warna hijau melambangkan kemakmuran. f. Bentuk Huruf P Inisial PNP dan berada di Kota Padang. (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode: Warna Kode Warna Oranye RGB-255-127-0 Hijau RGB-0-130-0 (4) Lambang PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1) PNP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar orange dengan kode warna RGB-255-127-0, yang pinggirannya diberi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB-255-204-0, dan di tengahnya terdapat lambang PNP dan tulisan POLITEKNIK NEGERI PADANG. (2) Bendera PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

(1) Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar yang berbeda sesuai dengan jurusan masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang PNP dan tulisan jurusan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 8

(1) PNP memiliki himne dan mars. (2) Himne PNP sebagai berikut: POLITEKNIK NEGERI PADANG (3) Mars PNP sebagai berikut: (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 9

(1) PNP memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan. (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, jubah, kalung gordon, dan salempang. a. Toga terbuat dari kain keras dan diberi kuncir warna oranye; b.Jubah pimpinan dan senat berwarna dasar hitam dari bahan kain, memiliki serip dengan warna oranye, dan lengan bermanset beludru warna hitam; c. Jubah wisudawan berwarna hitam; d.Kalung gordon berwarna perak; e. Salempang bertuliskan Wisudawan dan Jurusan yang berwarna sesuai dengan jurusan masing-masing. (4) Kalung gordon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan busana akademik untuk Direktur dan Ketua Senat. (5) Busana almameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket dan topi berwarna oranye dengan kode warna RGB-255-127-0 dan di dada kiri jaket dan bagian depan pada topi terdapat lambang PNP. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 10

Koreksi

Visi:Pada tahun 2025 menjadi institusi pendidikan vokasional terbaik di Asia Tenggara, bermartabat, dan berwawasan internasional.

Pasal 11

Koreksi

Misi: a. menyelenggarakan pendidikan vokasional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan internasional; b. menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat; d. menjalin kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha ditingkat nasional dan Internasional.

Pasal 12

Tujuan: a. menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing antar bangsa, bermartabat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pencapaian hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan paten; c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d. terwujudnya kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri yang saling menguntungkan.

Pasal 13

Dalam pengembangan program kerja ke depan, PNP berpedoman kepada isu-isu strategis baik yang berasal dari dalam maupun dari luar lembaga meliputi; a. pemerataan dan perluasan akses; b. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; c. penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; d. pendidikan berbasis kewirausahaan (Education Base Enterpreneur).

Pasal 14

Arah pengembangan PNP jangka panjang sampai pada tahun 2025 akan difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama: a. membangun PNP untuk menjadi politeknik dengan tata kelola yang baik; b. membangun PNP untuk menjadi politeknik pendukung dunia usaha dan industri; c. meningkatkan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan terhadap lingkungan masyarakat.

Pasal 15

Pilar strategi pengembangan PNP: a. peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan; b. peningkatan kualitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat; c. penguatan sistem tata kelola dan organisasi; d. peningkatan kapasitas dan produktivitas sumberdaya; e. perluasan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB IV

ORGAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 16

Koreksi

Organ PNP terdiri atas: a. Direktur; b. Senat; c. Satuan Pengawasan; dan d. Dewan Penyantun.

Pasal 17

Koreksi

Direktur sebagai organ pengelola PNP, terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur b. Bagian; c. Jurusan; d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 18

Pasal 19

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang. (2) PNP dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 20

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Direktur; b. pengawasan terhadap: 1. penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; 2. penerapan ketentuan akademik; 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5. pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 21

(1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris. (2) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. Direktur; b. Wakil Direktur; c. Ketua Jurusan; d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; e. Wakil dosen dari setiap Jurusan. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih di antara dosen dengan ketentuan: a. 1 (satu) orang senat mewakili 15 (lima belas) orang dosen, apabila jumlah dosen lebih dari 7 (tujuh) orang setelah kelipatan 15 (lima belas), maka diwakili oleh 1 (satu) orang senat. b.dipilih diantara dosen pada jurusan berdasarkan suara terbanyak. (4) Senat terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b.Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (5) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (6) Masa jabatan anggota Senat 1 (satu) periode 4 (empat) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 22

(1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan organ PNP yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik; b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan.

Pasal 23

(1) Satuan Pengawasan berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi keahlian di bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. kualifikasi akademik paling rendah sarjana (strata 1) atau diploma IV; d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (3) Satuan Pengawasan terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (4) Anggota Satuan Pengawasan ditetapkan oleh Direktur. (5) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawasan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi anggota dan tata cara pemilihan anggota satuan pengawasan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 24

(1) Dewan Penyantun merupakan organ PNP yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan PNP. (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; c. turut menghimpun dana untuk pengembangan dan pembangunan PNP; dan d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola PNP.

Pasal 25

(1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang wakil pemerintah daerah propinsi; b. 1 (satu) orang wakil alumni; c. 1 (satu) orang wakil dunia usaha; d. 1 (satu) orang wakil tokoh pendidikan; dan e. 1 (satu) orang wakil purna bakti PNP. (2) Dewan Penyantun terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun. (4) Keanggotaan Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB Kedua

Direktur

Pasal 17

Koreksi

Direktur sebagai organ pengelola PNP, terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur b. Bagian; c. Jurusan; d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 18

Koreksi

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan PNP untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan MENETAPKAN kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; c. menyusun dan/atau MENETAPKAN norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; d. menyusun dan MENETAPKAN kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun PNP; f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; k. menjatuhkan sanksi kepada tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; l. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan; m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa; n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan profesor sain terapan kepada Menteri; r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma perguruan tinggi. t. mengusulkan perubahan unit organisasi sesuai kebutuhan kepada Menteri.

Pasal 19

BAB Ketiga

Senat

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWASAN, DAN DEWAN PENYANTUN

Pasal 26

Koreksi

(1) Dosen di lingkungan PNP dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur dan Wakil Direktur. (2) Dosen di lingkungan PNP dapat diangkat menjadi Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. (3) Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara; dan f. berhalangan tetap. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. diangkat dalam jabatan lain; e. dibebaskan dari jabatan akademik; atau f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. Penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan b. perubahan bentuk PNP. (7) Untuk diangkat sebagai Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, seorang dosen harus memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. (8) Persyaratan umum untuk Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Persyaratan umum untuk Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; d. sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan dengan surat keterangan dokter; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; f. memiliki pengalaman manajerial; g. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar yang meninggalkan tugas Tridharma yang dinyatakan secara tertulis; i. menduduki jabatan fungsional: 1. Lektor bagi jabatan Wakil Direktur; dan 2. Asisten ahli bagi jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. j. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan dalam peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilarang merangkap jabatan pada: a. perguruan tinggi lain; b. lembaga pemerintah; c. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan PNP.

Pasal 28

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan PNP dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau kepala unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural atau kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara; dan f. berhalangan tetap. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. d. diangkat dalam jabatan lain; e. dibebaskan dari jabatan akademik; atau f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; b. perubahan bentuk PNP. (6) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau kepala unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

(1) Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin PNP. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

Pasal 31

(1) Wakil Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan PNP. (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. (3) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur. (4) Masa jabatan Wakil Direktur 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Direktur lainnya.

Pasal 32

(1) Direktur menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai bakal calon Wakil Direktur. (2) Direktur mengusulkan 3 (tiga) orang calon setiap jabatan Wakil Direktur kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan. (3) Pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara. (4) Direktur MENETAPKAN Wakil Direktur yang memperoleh suara terbanyak sesuai hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Wakil Direktur diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 33

(1) Ketua Jurusan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan. (2) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (3) Ketua Jurusan bertanggungjawab kepada Direktur. (4) Direktur membentuk panitia pemilihan Ketua Jurusan. (5) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran calon Ketua Jurusan. (6) Panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan Ketua Jurusan. (7) Pemilihan calon Ketua Jurusan dilakukan oleh dosen pada Jurusan untuk memperoleh suara terbanyak. (8) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Ketua Jurusan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Direktur untuk ditetapkan. (9) Masa jabatan Ketua Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 34

(1) Sekretaris Jurusan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan. (2) Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (3) Sekretaris Jurusan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan. (4) Direktur membentuk panitia pemilihan Sekretaris Jurusan. (5) Ketua Jurusan menyampaikan 3 (tiga) nama calon Sekretaris Jurusan kepada panitia pemilihan. (6) Panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan Sekretaris Jurusan. (7) Pemilihan calon Sekretaris Jurusan dilakukan oleh dosen pada Jurusan untuk memperoleh suara terbanyak. (8) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Sekretaris Jurusan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Direktur untuk ditetapkan. (9) Masa jabatan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 35

(1) Ketua Jurusan mengusulkan 3 (tiga) nama untuk dipilih oleh dosen menjadi calon Koordinator Program Studi. (2) Ketua Jurusan mengusulkan Koordinator Program Studi yang terpilih untuk diangkat oleh Direktur. (3) Masa jabatan Koordinator Program Studi 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 36

(1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketua Jurusan menyampaikan usul calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio kepada Direktur untuk ditetapkan. (3) Masa Jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37

(1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggungjawab kepada Direktur. (3) Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 39

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: a. Kepala Bagian; dan b. Kepala Subbagian.

Pasal 40

(1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah jabatan struktural. (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda. (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Senat. (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara. (7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (8) Ketua Senat memilih salah seorang anggota Senat untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Senat. (9) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 42

(1) Ketua Satuan Pengawasan dipilih dari dan oleh anggota Satuan Pengawasan. (2) Ketua Satuan Pengawasan menunjuk salah seorang anggota Satuan Pengawasan untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan. (3) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 43

(1) Ketua Dewan Peyantun dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (3) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota. (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara. (5) Ketua Dewan Penyatun terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun. (6) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur. (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun adalah selama (4) empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

(1) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; e. berhalangan tetap; f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; g. cuti di luar tanggungan negara; h. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 45

(1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri MENETAPKAN salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur, untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur. (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur tetap melaksanakan tugas sebagai Wakil Direktur.

Pasal 46

(1) Dalam hal Direktur berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Direktur yang membidangi akademik ditetapkan sebagai pelaksana tugas Direktur. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; e. diangkat dalam jabatan lain; f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri. (4) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Direktur dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama-nama Wakil Direktur kepada Menteri. (5) Menteri MENETAPKAN salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur definitif dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain menjalankan tugas Direktur, bertugas mempersiapkan pemilihan Direktur baru.

Pasal 47

(1) Apabila masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Menteri MENETAPKAN perpanjangan masa jabatan Direktur sampai dengan dilantiknya Direktur baru. (2) Dalam hal Direktur berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Direktur yang baru belum dilantik, Menteri MENETAPKAN salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur sampai dengan dilantiknya Direktur baru.

Pasal 48

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Direktur definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 49

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan definitif. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur. (3) Direktur MENETAPKAN Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya. (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 50

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Ketua Jurusan mengusulkan seorang Dosen dari Jurusan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya. (2) Penetapan pengangkatan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur. (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 51

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direktur mengangkat seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio atas usul Ketua Jurusan.

Pasal 52

(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN seorang Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN seorang Dosen atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala UPT.

Pasal 54

Apabila terjadi pemberhentian Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN seorang tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 55

(1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. berhalangan tetap; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil; dan f. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 56

Penetapan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Direktur

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Koreksi

(1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Senat membentuk panitia pemilihan Direktur; b. Panitia pemilihan Direktur melakukan identifikasi dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur dan mengumumkan hasilnya; c. Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersedia dicalonkan dan wajib mendaftarkan diri ke panitia pemilihan Direktur; d. Panitia pemilihan Direktur melakukan seleksi administratif sesuai persyaratan dan mengumumkan nama-nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan; e. Panitia pemilihan Direktur menyampaikan nama-nama bakal calon Direktur kepada Senat paling sedikit 4 (empat) bakal calon; f. Apabila bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Direktur melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Direktur selama 5 (lima) hari kerja; dan g. Apabila setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon Direktur. (3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan PNP dihadapan rapat Senat terbuka. b. Senat melakukan penyaringan untuk menghasilkan 3 (tiga) orang calon Direktur. c. ketentuan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Senat; d. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut; dan e. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur hasil penyaringan kepada Menteri yang dilengkapi daftar riwayat hidup dan program kerja calon Direktur. (4) Tahap pemilihan dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Keempat

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesebelas

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola, Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun

Pasal 44

Koreksi

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Penetapan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

BAB VIII

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 62

Koreksi

(1) PNP menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) PNP menyelenggarakan program pendidikan diploma dan dapat menyelenggarakan program magister dan doktor terapan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 63

Koreksi

(1) Penyelenggaraan pendidikan di PNP dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap. (2) Setiap semester terdiri atas 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 64

(1) Bahasa INDONESIA merupakan bahasa pengantar dalam menyelenggarakan pendidikan di PNP. (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 65

(1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS). (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 66

(1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi. (3) Kurikulum program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional. (4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional INDONESIA (SKKNI) dan kerangka kualifikasi nasional INDONESIA (KKNI). (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 67

(1) Penilaian pendidikan terdiri atas hasil belajar oleh pendidik dan penilaian oleh satuan pendidikan (uji kompetensi). (2) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh pendidik secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya. (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi. (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok. (5) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan atau Penilaian Acuan Normal (PAN) . (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (5) memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dengan Nilai Angka (NA) dan Nilai Mutu (NM); A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, E serta Angka Mutu (AM); 4.00, 3.75, 3.50, 3.00, 2.75, 2.50, 2.00, 1.75, 1.00, dan 0.00 secara berurutan. (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). (8) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). (9) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 68

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir, tesis, atau disertasi. (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Diploma adalah Tugas Akhir. (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Magister Terapan adalah Tesis. (4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Doktor Terapan adalah Disertasi. (5) Karya akhir studi untuk Program Pendidikan Khusus disesuaikan dengan jenjang yang setara dan peraturan yang berlaku. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 69

(1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih kredit, penugasan, dan kerja sama. (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa PNP apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 70

(1) PNP melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri. (2) Penelitian Dasar dimaksudkan untuk mengembangan ilmu pengetahuan (3) Penelitian Terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (4) Penelitian Pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan suatu produk untuk digunakan dalam pendidikan (5) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni. (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di laboratorium/ studio/ bengkel/ lapangan/ industri/ jurusan dan dapat bersifat satu bidang atau multi bidang. (7) Hasil penelitian dapat berupa hak kekayaan intelektual (HKI), publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian. (8) Hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

Pasal 71

(1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau unit kerja lain yang relevan. (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain. (3) Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 72

(1) PNP melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi kepentingan masyarakat. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok. (3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau unit kerja lain yang relevan. (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi sektor. (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain. (7) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. (8) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 73

(1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat. (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB Kesatu

Pendidikan

Pasal 62

Koreksi

Pasal 63

Koreksi

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

BAB IX

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 74

Koreksi

(1) PNP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika PNP dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 75

(1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri. (2) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik. (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik. (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan. (5) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya PNP secara bertanggung jawab. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 79

Koreksi

(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang bekerja penuh waktu pada PNP. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu pada PNP. (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dosen Pegawai Negeri Sipil atau dosen bukan Pegawai Negeri Sipil. (5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pengangkatan dan pemberhentian dosen bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 80

(1) Dosen PNP berhak medapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas. (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik dan/atau pihak lain. (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen PNP dalam pelaksanaan tugas. (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. (5) Bentuk dan tata cara untuk medapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat.

Pasal 81

Dosen PNP memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, dan akses ke sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan PNP.

Pasal 82

(1) Tenaga Kependidikan PNP terdiri atas: a. Pustakawan; b. Laboran/Pranata Laboratorium Pendidikan; c. Teknisi; dan d. Tenaga fungsional umum lainnya. (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil. (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pembinaan dan pengembangan karir setiap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 84

Koreksi

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di PNP pada tahun akademik berjalan. (2) Mahasiswa merupakan peserta didik yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau yang sederajat, telah lulus seleksi dan terdaftar di PNP. (3) Setiap mahasiswa diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 85

(1) Mahasiswa mempunyai hak: a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik yang berlaku di PNP. b. mendapat pendidikan karakter untuk kelangsungan bangsa. c. mendapat bimbingan dari dosen atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya; d. mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional dari Jurusan dan Politeknik e. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sebagaimana ketentuan-ketentuan umum. f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil studi; g. menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. h. meminta klarifikasi atau menyampaikan komplain terhadap kebijakan dan pelayanan yang ada. i. mendapatkan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa yang dipersiapkan oleh Jurusan maupun PNP. j. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dilingkungan PNP. k. mendapatkan jaminan asuransi selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa PNP. l. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan PNP sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; m. pindah ke perguruan tinggi atau politeknik lain; n. mendapatkan bimbingan konseling dari lembaga bimbingan konseling. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 86

(1) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan PNP dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik. b. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi. c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan. d. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada PNP Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus. e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lain. f. menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan ketenangan guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif. g. menunjukkan perilaku yang sopan, disiplin, dan tanggung jawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik PNP. h. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. i. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. j. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. k. ikut serta memelihara sarana dan prasarana. l. meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. m. menjaga nama baik almamater PNP. n. membina hubungan baik dan melakukan kerjasama dengan Pimpinan, Dosen, Karyawan, Alumni, dan dengan sesama mahasiswa lainnya dilingkungan PNP. o. menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan pertikaian/ permusuhan/ keributan/ perkelahian/ melanggar SARA, serta menghindari melakukan perjudian/ tindakan a-susila; membawa atau menggunakan atau memperjual-belikan narkotika/ obat-obat terlarang/ minuman keras/ benda-benda pornografi, di dalam kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan atau membawa nama dan atau perbuatan lain yang dapat mencemarkan nama baik PNP. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 87

(1) Organisasi kemahasiswaan PNP merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan PNP. (2) Organisasi kemahasiswaan di PNP diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Direktur. (3) Kedudukan organisasi kemahasiswaan di PNP merupakan kelengkapan nonstruktural yang terdapat di tingkat politeknik, jurusan, dan program studi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 88

(1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat, bakat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat. (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan. (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi: a. pendidikan dan penalaran; b. minat dan bakat; c. kesejahteraan; dan d. kegiatan penunjang dan pengembangan. f. pendidikan berkarakter (4) Kegiatan mahasiswa antar kampus dan di luar kampus harus mendapatkan ijin Direktur, sedangkan bila kegiatan itu dilakukan antar negara harus mendapat ijin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 89

(1) Alumni merupakan seseorang yang telah mengikuti program perkuliahan minimal 2 (dua) semester dan/atau telah menyelesaikan pendidikan di PNP. (2) Alumni dapat membentuk ikatan alumni yang mandiri, menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater. (3) Ikatan Alumni PNP merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi Alumni PNP. (4) Ikatan alumni dapat dibentuk ditingkat kabupaten/kota/propinsi, nasional dan internasional. (5) Struktur organisasi dan tatakerja ikatan alumni diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(1) Pelaksanaan penjaminan mutu diwujudkan dalam bentuk: a. Komitmen PNP kepada pelanggan, yaitu mahasiswa, dan dunia industri untuk memberikan kompetensi kepada peserta didik yang dibutuhkan perusahaan dengan memuaskan; b. Pengembangan perangkat dan panduan SPMI program akademik pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program non-akademik; c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik di jurusan, bagian, dan unit di PNP; d. Melaksanakan kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan jurusan, bagian, dan unit di PNP; dan e. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Direktur dengan tembusan sebagai masukan untuk jurusan, bagian, dan unit di PNP. (2) Pengembangan perangkat dan panduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian program akademik dan non-akademik yang dilaksanakan oleh jurusan, bagian, dan unit di PNP dan indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Renstra PNP untuk kurun waktu tertentu. (3) Kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, wajib disertai dengan usulan kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan oleh Direktur. (4) Kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, sebagai evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dalam Tinjauan Manajemen yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (Satu) semester. (5) Kerangka kerja untuk meningkatkan profesionalisme harus dilakukan dengan perencanaan aktivitas yang mempunyai target terukur dan pelaksanaan aktivitas melalui prosedur yang efisien dan efektif, serta pengukuran kinerja berdasarkan data dan fakta untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan. (6) Penerapan SMM wajib dilaksanakan oleh Direktur, seluruh Wakil Direktur, pimpinan jurusan, sivitas akademika jurusan, dan pegawai lainnya dengan penuh kesungguhan, keaktifan dan senantiasa berkontribusi untuk perbaikan mutu PNP melalui manajemen mutu yang menyeluruh. (7) Hasil pelaksanaan penjaminan mutu PNP disampaikan oleh kepala PPM kepada Direktur dengan tembusan kepada semua unit kerja yang terkait. (8) Ketentuan lebih lajut mengenai penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2014 tentang STATUTA POLITEKNIK NEGERI PADANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57