PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

PERMEN Nomor 88 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Persyaratan PTN menjadi PTN badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk: a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu; b. mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; c. memenuhi standar minimum kelayakan finansial; d. menjalankan tanggung jawab sosial; dan e. berperan dalam pembangunan perekonomian. (2) Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dari: a. status terakreditasi dan peringkat terakreditasi unggul, baik perguruan tinggi maupun 80% dari program studi yang diselenggarakan; b. relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; c. hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual; d. prestasi akademik mahasiswa untuk memperoleh peringkat pertama dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional; e. prestasi PTN dalam turut serta di kegiatan-kegiatan Pemerintah maupun pemerintah daerah; dan f. prestasi PTN dalam turut serta di kegiatan-kegiatan di dunia usaha dan industri. (3) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dari: a. akuntabilitas pengelolaan PTN; b. transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTN; c. nirlaba dalam pengelolaan PTN; d. ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN; e. periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non akademik PTN. (4) Kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai dari: a. pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan c. kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa. (5) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai dari: a. proporsi mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi; b. proporsi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan c. keterlibatan perguruan tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat. (6) Berperan dalam pembangunan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinilai dari: a. peran institusi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah; b. peran institusi dalam penyelesaian masalah-masalah di dunia industri; dan c. peran institusi dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Pasal 3

Untuk mengetahui kelayakan PTN menjadi PTN badan hukum, PTN harus menyusun dokumen: a. Evaluasi Diri PTN; b. Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum; c. Rancangan Statuta PTN badan hukum; d. Rencana Peralihan PTN badan hukum.

Pasal 4

Evaluasi Diri PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat: a. latar belakang PTN, termasuk uraian mengenai proses evaluasi diri dan pelibatan pemangku kepentingan; b. sejarah perkembangan PTN, termasuk analisis terhadap realisasi Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan/atau Rencana Strategis terakhir; c. analisis lingkungan eksternal, terutama uraian mengenai tantangan dan peluang yang mempengaruhi operasional dan pengembangan PTN badan hukum; d. analisis sistem tatakelola dan struktur organisasi di PTN; e. analisis kinerja dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi di PTN; f. analisis ketersediaan dan pengelolaan sumber daya di PTN; dan g. analisis kontribusi perguruan tinggi dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan peran dalam pembangunan perekonomian.

Pasal 5

Pasal 6

(1) Rancangan statuta PTN badan hukum dilengkapi dengan naskah akademik statuta yang disusun berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rancangan statuta PTN badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat: a. Unsur dalam organisasi PTN badan hukum yang terdiri atas: 1. Penyusun kebijakan; 2. Pelaksana akademik; 3. Pengawas dan penjaminan mutu; 4. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan 5. Pelaksana administrasi atau tata usaha b. Substansi statuta PTN badan hukum yang berasal dari PTN paling sedikit terdiri atas: 1. Ketentuan Umum; 2. Identitas; 3. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; 4. Sistem pengelolaan dan kerangka akuntabilitas; 5. Sistem penjaminan mutu internal; 6. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan; 7. Pendanaan dan kekayaan; 8. Ketentuan peralihan; dan 9. Ketentuan penutup. (3) Substansi dan tata urut substansi rancangan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disesuaikan dengan kebutuhan PTN badan hukum.

Pasal 7

(1) Rencana Peralihan PTN badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, memuat program 5 (lima) tahun PTN badan hukum. (2) Rencana Peralihan PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian tentang: a. Implementasi Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan huruf g untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b. manajemen perubahan dari PTN menjadi PTN badan hukum, yang meliputi penahapan, sasaran, langkah, dan jadwal pelaksanaan peralihan PTN badan hukum. (3) Rencana Peralihan PTN badan hukum harus dilengkapi dengan biaya yang diperlukan untuk implementasi peralihan PTN badan hukum tersebut.

Pasal 8

Evaluasi kinerja PTN yang akan menjadi PTN badan hukum merupakan proses penilaian terhadap: a. tingkat keterpaduan antar dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d; b. tingkat kemampuan PTN untuk menjadi PTN badan hukum dengan membandingkan antara kemampuan PTN yang tercermin dari hasil evaluasi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan kemampuan PTN untuk melaksanakan Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum, Rancangan Statuta, dan Rencana Peralihan PTN badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d.

Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat: a. Latar belakang yang memuat rasional dan konteks perubahan PTN menjadi PTN badan hukum berdasarkan hasil analisis di dalam Evaluasi Diri PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. Mandat, Visi, Misi, dan tujuan sebagai PTN badan hukum; c. Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai PTN badan hukum; d. Penyelenggaraan dan pengembangan bidang akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi pada PTN badan hukum, antara lain: 1. bidang pendidikan, paling sedikit meliputi: a) arah, kebijakan, dan kekhasan pendidikan; b) kebebasan mimbar; c) pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi; d) kurikulum Program Studi; dan e) proses pembelajaran; 2. bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit meliputi: a) arah, kebijakan, dan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b) otonomi keilmuan; dan c) penyelenggaraan dan pengembangan bidang-bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. Penyelenggaraan dan pengembangan bidang non-akademik pada PTN badan hukum, antara lain: 1. bidang organisasi dan tatakelola PTN badan hukum; 2. bidang pengelolaan dan pengembangan sumberdaya PTN badan hukum yang terdiri atas: a) sumberdaya manusia antara lain: 1) penerimaan sumberdaya manusia; 2) penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumberdaya manusia; dan 3) target kerja dan jenjang karir sumberdaya manusia. b) sumberdaya sarana dan prasarana antara lain: 1) kepemilikan sarana dan prasarana; 2) penggunaan sarana dan prasarana; 3) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan 4) pemeliharaan sarana dan prasarana. c) sumberdaya keuangan antara lain: 1) anggaran jangka pendek dan jangka panjang; 2) tarif setiap jenis layanan pendidikan; 3) penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang; 4) investasi jangka pendek dan jangka panjang; 5) pengembangan unit usaha; 6) perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; 7) utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan 8) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. d) sumberdaya informasi antara lain: 1) sistem informasi bidang akademik dan non-akademik; 2) sarana dan prasarana informasi; dan 3) pengelolaan sumberdaya informasi. f. Penyelenggaraan dan pengembangan bidang kemahasiswaan pada PTN badan hukum, antara lain: 1. Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; 2. Organisasi kemahasiswaan; dan 3. Pembinaan bakat dan minat mahasiswa. g. Sistem akuntabilitas PTN badan hukum; h. Analisis resiko perubahan PTN menjadi PTN badan hukum; i. Tahapan Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan Indikator Kinerja Program.

Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12