PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2013 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

PERMEN Nomor 85 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 2. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 3. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 5. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri. 6. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan. 7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian di wilayah kerjanya. (2) SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010-2014 yang terdiri dari: a. pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. cakupan kajian seni sebesar 50% sampai tahun 2014 adalah minimal melakukan 8 (delapan) jenis kegiatan dari 15 (lima belas) jenis kegiatan yang termasuk dalam kategori kajian seni; 2. cakupan fasilitasi seni sebesar 30% sampai tahun 2014 adalah minimal melakukan 3 (tiga) jenis kegiatan dari 7 (tujuh) jenis kegiatan yang termasuk kategori fasilitias pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian; 3. cakupan gelar seni sebesar 75% sampai tahun 2014 adalah minimal melakukan 3 (tiga) jenis kegiatan dari 4 (empat) jenis kegiatan yang termasuk kategori wujud gelar seni bidang kesenian; dan 4. cakupan misi kesenian sebesar 100% sampai tahun 2014 adalah melakukan 1 (satu) kali satu dalam 1 (satu) tahun melakukan pertukaran budaya, diplomasi atau promosi kesenian di daerahnya atau ke luar daerah, yang harus dijalankan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kota/kabupaten. b. sarana dan prasarana: 1. cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25% sampai tahun 2014 adalah minimal tersedianya sumber daya manusia sejumlah 3 (tiga) orang dari 7 (tujuh) kategori sumber daya yang harus disiapkan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota; 2. cakupan tempat sebesar 100% sampai tahun 2014 adalah tersedianya tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran, serta tempat untuk memasarkan karya seni untuk mengembangkan industry budaya yang harus disiapkan oleh pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota; dan 3. cakupan organisasi sebesar 34% sampai tahun 2014 adalah pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota minimal melaksanakan 2 (dua) bentuk organisasi dari 3 (tiga) kategori bentuk organisasi. (3) Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (4) Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesenian di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan bagi Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 13

(1) Untuk mendorong masyarakat dalam melestarikan kesenian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan penghargaan di bidang seni sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. (2) Pemerintah kabupaten/kota sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun menyampaikan kepada pemerintah provinsi daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh penghargaan di bidang seni di tingkat provinsi. (3) Pemerintah provinsi melakukan seleksi terhadap usulan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerjanya. (4) Pemerintah provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib memberikan penghargaan di bidang seni kepada insan pelaku kesenian di wilayah kerjanya sesuai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Penghargaan di bidang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diberikan dalam bentuk piagam, barang, dan/atau uang kepada penerima anugerah seni. (6) Para penerima penghargaan di bidang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemerintah provinsi diusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai calon penerima anugerah/ penghargaan seni tingkat nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2013 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

Pasal 15