PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2014 tentang STATUTA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

PERMEN Nomor 80 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan: 1. Politeknik Negeri Pontianak, yang selanjutnya disebut Polnep, adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 2. Statuta Polnep adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Polnep. 3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 4. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswadi lingkungan Polnep. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polnep dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Direktur adalah Direktur Polnep. 7. Senat adalah Senat Polnep yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Polnep. 8. Dewan Penyantun adalah dewan yang memberi pertimbangan otonomi perguruan tinggi bidang non akademik dan membantu pengembangan Polnep. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Polnep memiliki lambang berbentuk dua lapis bingkai segi lima warna hitam berwarna dasar biru langit dengan ukuran panjang berbanding lebar 1 : 1, yang didalamnya terdapatTugu Khatulistiwa berwarna hitam dengan panah berwarna merah yang mengarah ke kiri di dalam roda gigi yang berwarna abu-abu yang dikelilingi 12 (dua belas) butiran air keemasan di sebelah kanan dan 12 (dua belas) butiran air keemasan di sebelah kiri berbentuk sayap serta tulisan POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK berwarna hitam di sebelah atas dan tulisan POLNEP berwarna hitam di bawah pusat lambang. (2) Lambang Polnep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut: a. tulisan POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK dan POLNEPberwarna hitam memiliki makna nama perguruan tinggi; b. butiran air disusun berbentuk sayap berwarna kuning keemasan memiliki makna ciri Propinsi Kalimantan Barat dan melambangkan kemakmuran; c. butiran air berjumlah 12 (dua belas) di kiri dan 12 (dua belas) di kananmemiliki makna keseimbangan dan ketepatan waktu, ukuran, dan aturan; d. roda gigi berwarna abu-abu memiliki makna kerja keras atau lambang sumber daya manusia yang selalu bekerja keras; e. tugu khatulistiwa berwarna hitammemiliki makna ciri Propinsi Kalimantan Barat dan khususnya Kota Pontianak sebagai kota khatulistiwa; f. tanda panah berwarna merah mengarah ke kiri di pusat lambang memiliki makna visi global Polnep; g. dua lapis bingkai segi lima berwarna hitam yang melingkari lambang keseluruhan memiliki makna dasar negara yaitu lima sila yang tercantum dalam Pancasila. h. warna dasar lambang berwarna biru langit memiliki makna keluasan dan ketinggian yang berarti ilmu pengetahuan harus dikejar setinggi mungkin. (3) Lambang Polnep sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebagai berikut: (4) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut: Warna RGB (Kode Warna) Biru langit 135 206 235 (87ceeb) Kuning Keemasan 255 204 0 (ffcc00) Abu-abu 128 128 128 (808080) Merah 255 0 0 (ff0000) Hitam 0 0 0 (000000) (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 13

Koreksi

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas: a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungannya dengan lingkungan; dan b. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Untuk menjalankan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun kebijakan akademikuntuk disampaikan kepada Senat; c. menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada Senat; d. menyusun kode etik sivitas akademika untuk disampaikan kepada Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun Polnep; f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun Polnep; g. menyusun dan/atau mengubah Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Tahunan (rencana operasional/Renop) Polnep; h. mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Polnep; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Direktur dan Pimpinan Unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan; m. menerima, memberhentikan, membina dan mengembangkan mahasiswa; n. mengelola anggaran Polnep sesuai dengan ketentuan perundang undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan dan kealumnian; p. menyusun dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Polnep kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat; r. membina dan mengembangkan hubungan Polnep dengan alumni dan semua pemangku kepentingan; dan s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 71

Koreksi

(1) Mahasiswa mempunyai hak: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas Polnep dalam rangka kelancaran proses belajar; mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya ; d. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya; e. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peratur-an perundang-undangan; g. pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan; h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Polnep; dan i. memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat. (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. ikut menanggung biaya penyelenggarakan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Polnep; c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, keamanan Polnep; d. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi; e. menjaga kewibawaan dan nama baik Polnep; dan f. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional. (3) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat menggangggu kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Polnep seperti tindak kekerasan, pencemaran nama baik, merusak sarana dan prasarana, tindakan pelecehan, dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan norma akademik dan kemasyarakatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan larangan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Direktur.

Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2014 tentang STATUTA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79