Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999. 2. Pegawai Negeri Sipil Dosen adalah pegawai yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian. 5. Biro Kepegawaian adalah Biro Kepegawaian Kementerian. 6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Tata cara alih jabatan/tugas PNS non dosen menjadi PNS dosen sebagai berikut: a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan langsung kepada Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang diinginkan; b. Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang bersangkutan mengeluarkan surat persetujuan menerima dan rencana penempatan setelah mendapat rekomendasi dari Dekan bagi Universitas/Institut dan Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi; c. Pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi asal mengeluarkan persetujuan/izin melepas PNS yang bersangkutan. d. Rektor/Ketua/Direktur: 1. Perguruan tinggi negeri mengusulkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan; 2. Perguruan tinggi swasta mengusulkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah masing-masing. Selanjutnya Koordinator Kopertis Wilayah mengusulkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan. www.djpp.kemenkumham.go.id 20014, No.156 5

Pasal 4

Koreksi

Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi kepada Menteri melalui Biro Kepegawaian bagi pengusul di lingkungan Kementerian;

Pasal 5

Koreksi

(1) Setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Biro Kepegawaian mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapat persetujuan dengan menggunakan formulir DIV bagi pengusul dari luar Kementerian. (2) Setelah mendapat persetujuan Kepala BKN, Kepala Biro Kepegawaian menerbitkan Surat Keputusan pindah/melimpah bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Pasal 6

Koreksi

PNS Pengawas dan PNS Guru tidak diperkenankan alih jabatan/tugas menjadi PNS dosen kecuali mendapat persetujuan dari Menteri untuk kepentingan nasional.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini semua usulan untuk alih jabatan/tugas PNS non Dosen menjadi PNS Dosen wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang ALIH JABATAN/TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOSEN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8