PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

PERMEN Nomor 72 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan PLK dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan. (2) PLK pada jalur pendidikan formal atau nonformal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) PLK memberikan layanan peserta didik di daerah: a. terpencil atau terbelakang; b. masyarakat adat yang terpencil; c. yang mengalami bencana alam; d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau e. yang tidak mampu dari segi ekonomi. (4) Daerah terpencil atau terbelakang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan daerah yang mempunyai kriteria sebagai berikut: a. akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar; b. tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau c. tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. (5) Daerah masyarakat adat yang terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan masyarakat dengan kriteria adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat. (6) Peserta didik yang mengalami korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d merupakan daerah terkena musibah bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan: a. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik; b. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang. (7) Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan peserta didik di lingkungan masyarakat yang antara lain: www.djpp.kemenkumham.go.id a. jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal; b. mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi; c. secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi korban tindak kejahatan sosial, dan/atau d. keadaan tertentu lainya yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

Pasal 7

(1) Kurikulum PLK mengacu pada standar nasional pendidikan. (2) Kurikulum PLK dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan pendidikan. (3) Kurikulum tingkat PLK disusun mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau mengikuti kurikulum sekolah induk. (4) Materi pembelajaran PLK disajikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Pasal 8

(1) Proses pembelajaran PLK dilaksanakan dengan memperhatikan: a. tempat pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan; b. waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, pendidik dan peserta didik; c. sistem pembelajaran dilakukan dalam bentuk klasikal, tutorial, tatap muka, jarak jauh, dan/atau mandiri; dan d. jumlah jam mengajar pendidik kunjung disesuaikan dengan kondisi PLK tanpa mengurangi capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. (2) Pembelajaran praktik dapat dilakukan pada satuan pendidikan terdekat atau lembaga lain yang memiliki fasilitas yang memadai. (3) Pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (4) Satuan pendidikan yang sudah ada dapat mengusulkan untuk menyelenggarakan program layanan pembelajaran PLK kepada dinas pendidikan.

Pasal 9

(1) Sarana dan prasarana yang digunakan pada PLK menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi dan lokasi setempat. (2) Sarana dan prasarana PLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 10

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada PLK disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan PLK harus memenuhi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lokasinya. (3) Pendidik dan tenaga kependidikan PLK mendapatkan tunjangan dan penghargaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) Pengelolaan PLK dilaksanakan dengan menerapkan manajemen berbasis PLK. (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan operasional PLK. (3) Penyelenggaraan PLK dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan atau lembaga lain yang memiliki fasilitas pendidikan.

Pasal 12

(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada PLK dilaksanakan oleh pendidik. (2) Penilaian hasil belajar peserta didik untuk satuan pendidikan jarak jauh dilaksanakan oleh pendidik. (3) Penilaian akhir hasil belajar pada setiap jenjang PLK dilakukan melalui ujian sekolah dan ujian nasional. (4) Ujian nasional pada PLK mengikuti prosedur operasional standar yang berlaku.

Pasal 13

(1) Standar Kompetensi Lulusan PLK disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan oleh Menteri. (2) Peserta didik PLK dinyatakan lulus apabila telah lulus ujian sekolah/ujian satuan pendidikan dan memenuhi nilai minimal ujian nasional. (3) Peserta ujian yang lulus berhak mendapatkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi. (4) Ijazah dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Pendanaan PLK bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan PLK. (3) Biaya PLK diatur dengan Standar Biaya Khusus (SBK) yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Peserta didik PLK diprioritaskan bagi anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (2) Jumlah peserta didik PLK per rombongan belajar/kelompok belajar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan layanan pendidikan. (3) Peserta didik harus terdaftar pada PLK. (4) Peserta didik pada PLK harus memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Kementerian.

BAB V

TATA CARA PENDIRIAN DAN PENUTUPAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Pendirian PLK dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat; (2) Persyaratan pendirian PLK meliputi : a. studi kelayakan; b. rencana induk pengembangan PLK; c. sumber peserta didik; d. pendidik dan tenaga kependidikan; e. kurikulum; f. sumber pembiayaan; g. sarana dan prasarana; dan h. penyelenggara PLK. (3) Tata cara pendirian PLK meliputi langkah-langkah sebagai berikut : a. usul rencana pendirian PLK oleh pemrakarsa; b. pemberian pertimbangan oleh kepala dinas pendidikan. (4) Pemberian persetujuan pendirian PLK yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Izin penyelenggaraan PLK yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Dalam keadaan darurat, masyarakat dapat menyelenggarakan PLK terlebih dahulu kemudian mengurus perizinan. (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 17

(1) Dokumen persyaratan perizinan penyelenggaraan PLK terdiri dari : a. uraian jenis satuan pendidikan dan/atau program PLK yang akan dilaksanakan; b. akte Pendirian dan AD/ART satuan pendidikan atau program layanan pendidikan, sedangkan PLK yang melayani anak usia dini yang diselenggarakan oleh perorangan dapat menggunakan KTP; c. surat keterangan domisili; d. struktur organisasi penyelenggara; e. daftar pendidik dan tenaga kependidikan; f. daftar peserta didik atau calon peserta didik; dan g. daftar inventaris sarana-prasarana. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai lampiran surat permohonan izin pendirian.

Pasal 18

(1) Izin pendirian PLK berlaku selama masih memenuhi persyaratan. (2) Pemerintah/pemerintah daerah dapat mencabut izin pendirian PLK yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. (3) PLK pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) yang sudah memiliki izin memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional dari Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24