PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

PERMEN Nomor 70 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Standar Kemahiran Berbahasa INDONESIA adalah standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa INDONESIA, baik secara lisan maupun tulis. 2. Uji Kemahiran Berbahasa INDONESIA, yang selanjutnya disingkat UKBI, adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa INDONESIA yang mengacu pada Standar Kemahiran Berbahasa INDONESIA. 3. Penutur bahasa INDONESIA adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa INDONESIA, baik warga maupun warga negara asing. 4. Penutur jati adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa INDONESIA sebagai bahasa ibu. 5. Penutur asing adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa selain bahasa INDONESIA sebagai bahasa ibu. 6. Peserta UKBI adalah penutur bahasa INDONESIA, baik penutur jati maupun penutur asing, yang telah terdaftar di Pusat Pembinaan atau Tempat Uji Kemahiran Berbahasa INDONESIA untuk mengikuti UKBI. 7. Layanan Uji Kemahiran Berbahasa INDONESIA adalah pelaksanaan UKBI bagi peserta uji. 8. Tempat Uji Kemahiran Berbahasa INDONESIA, yang selanjutnya disebut TUKBI, adalah lembaga atau instansi sebagai tempat pelaksanaan UKBI yang ditetapkan oleh Menteri. 9. Badan adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 10. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 11. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UKBI DAN PEMANFAATAN HASIL UKBI

Pasal 5

Koreksi

(1) Badan wajib menyediakan layanan UKBI, baik bagi penutur jati maupun penutur asing. (2) Penyediaan Layanan UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu bulan. (3) Penyediaan layanan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, serta Sekretariat Badan. (4) Badan dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi: a. penyelenggaraan UKBI; b. penyediaan materi UKBI; c. pelaksanaan UKBI; d. pemeriksaan hasil UKBI; dan e. penerbitan sertifikat UKBI.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan UKBI dapat dilakukan melalui ujian berbasis kertas, ujian berbasis jaringan komputer, atau ujian berbasis jaringan internet. (2) Pelaksanaan UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Dalam menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), Badan dapat bekerja sama dengan lembaga/instansi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai TUKBI. (2) Menteri dapat mendelegasikan pemberian izin sebagai TUKBI kepada Kepala Badan.

Pasal 8

(1) Penutur jati dan penutur asing dapat mendaftar pada Badan atau TUKBI sebagai peserta UKBI. (2) Setiap peserta yang telah mengikuti UKBI akan mendapatkan Sertifikat hasil UKBI yang diterbitkan oleh Badan. (3) Peserta UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan sertifikat hasil UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan UKBI dapat bersumber dari: a. APBN; dan b. Sumber lain yang sah dan tidak Mengingat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hasil UKBI dapat dimanfaatkan oleh: a. peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai sertifikat pendamping kelulusan; b. penutur jati dari kalangan profesional sebagai prasyarat sertifikasi profesi; c. warga negara asing yang belajar, sedang, atau akan bekerja di INDONESIA; dan/atau d. warga negara asing yang akan menjadi warga negara INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14