PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 60 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: No.1978, 2015 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pejabat pemegang kewenangan PenggunaanBMN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, meliputi Sekretaris Unit Utama, Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 6. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 7. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. 10. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 11. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 12. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 13. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 14. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. 15. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau menggantikan yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. 16. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU

Pasal 2

Koreksi

(1) Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang meliputi: No.1978, 2015 a. penetapan status PenggunaanBMN; b. pemberian persetujuan Penggunaan sementara BMN; c. pemberian persetujuan atas permohonan PemindahtangananBMN meliputi Penjualan dan HibahBMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat; d. pemberian persetujuan atas permohonan PemusnahanBMN;dan e. pemberian persetujuan atas permohonan PenghapusanBMN. (2) Klasifikasi pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan kepada Pengguna Barang secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Penyiapan bahan dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

(1) Pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab: a. merumuskan kebijakan, mengatur dan MENETAPKAN pedoman pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; b. MENETAPKAN status penguasaan dan PenggunaanBMN; c. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; d. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya; e. memberikan persetujuan atas permohonan Penggunaan sementara BMN yang berada pada Kuasa Pengguna Barang yang telah didelegasikan oleh Pengelola Barang; f. memberikan persetujuan atas permohonan PemindahtangananBMN yang berada pada Kuasa Pengguna Barang yang telah didelegasikan oleh Pengelola Barang; g. memberikan persetujuan atas permohonan Penjualan, Hibah atau Pemusnahan bongkaran BMN akibat kegiatan renovasi, Rehabilitasi atau Restorasi dari Kuasa Pengguna Barang; h. memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan dan PenghapusanBMN yang berada pada Kuasa Pengguna Barang yang telah didelegasikan oleh Pengelola Barang; dan i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas PenggunaanBMN yang berada dalam penguasaannya. (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab: a. membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan PenghapusanBMN; No.1978, 2015 b. mengajukan permohonan penetapan status PenggunaanBMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; c. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya; d. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya; e. mengajukan permohonan Penggunaan sementara BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; f. mengajukan permohonan PemindahtangananBMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; g. mengajukan permohonan persetujuan Penjualan, Hibah atau Pemusnahan atas bongkaran BMN akibat kegiatan renovasi, Rehabilitasi atau Restorasi yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; h. mengajukan permohonan Pemusnahan dan PenghapusanBMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; i. mengajukan permohonan pelelangan atas persetujuan PemindahtangananBMN kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat; j. mengajukan permohonan pelelangan atas persetujuan Penjualan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat;dan k. melakukan pengawasan dan pengendalian atas PenggunaanBMN yang berada dalam penguasaannya.

BAB Kedua

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

BAB Kelima

Tata Cara PenjualanBMN

Pasal 12

Koreksi

(1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang dengan tembusan pimpinan unit utama bersangkutan dan Inspektur JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan atas BMN yang diusulkan; b. surat keputusan tim internal/panitia PenjualanBMN Kuasa Pengguna Barang; c. berita acara penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Internal/Panitia PenjualanBMN; d. lampiran berita acara penelitian administrasi dan fisik BMN oleh tim internal/panitia PenjualanBMN; e. penjelasan dan pertimbangan PenjualanBMN; f. berita acara penilaian/laporan penilaian; g. surat pernyataan bahwa PenjualanBMN tidak mengganggu tugas fungsi kedinasan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; No.1978, 2015 h. surat pernyataan tanggung jawab atas Nilai Limit yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; i. surat pernyataan tanggung jawab kebenaran materiil atas BMN yang diusulkan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; j. daftar BMN yang diusulkan untuk dijual sekurang- kurangnya meliputi kode barang, NUP, nama/jenis barang, merk/type, jumlah unit, tahun perolehan, nilai perolehan, nilai buku, permohonanan nilai limit terendah Penjualan, dan kondisi barang; k. foto-foto asli BMN yang diusulkan untuk dijual; l. fotokopi laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN yang berisi BMN yang diusulkan untuk dijual; m. fotokopi laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN yang berisi penghentian PenggunaanBMN yang diusulkan untuk dijual; n. softcopy dokumen permohonanan dengan format PDF (.pdf) dan daftar BMN dengan format excel (.xlsx), dalam bentuk keping compact disk (CD) atau media penyimpanan lainnya. (3) Dalam hal dokumen disampaikan berupafotokopi harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada satuan kerja bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut.

BAB 1

Permohonan

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan Penjualan, terutama dalam kaitannya dengan pertimbangan: a. dalam rangka optimalisasi BMN yang berlebih atau idle; b. karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara; c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. (2) Pengguna Barang melakukan penelitian data administrasi. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat melakukan penelitian fisik dan/atau penelitian lapangan untuk mencocokkan data administratif yang ada, termasuk melakukan pengkajian atas nilai limit terendah Penjualan yang diajukan.

BAB 1

Permohonan

Pasal 18

Koreksi

(1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang dengan No.1978, 2015 tembusan pimpinan unit utama bersangkutan dan Inspektur JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan atas BMN yang diusulkan; b. Surat Keputusan Tim Internal/Panitia HibahBMN Kuasa Pengguna Barang; c. Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik BMN oleh Tim Internal/Panitia HibahBMN; d. Lampiran Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik BMN oleh Tim Internal/Panitia HibahBMN; e. penjelasan dan pertimbangan HibahBMN; f. Surat Pernyataan bahwa HibahBMN tidak mengganggu tugas fungsi kedinasan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; g. Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran materiil atas BMN yang diusulkan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; h. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima HibahBMN dari calon penerima Hibah bermeterai cukup; i. fotokopi surat permintaan HibahBMN dan dokumen pendukung lainnya dari Lembaga/Instansi kepada Kuasa Pengguna Barang; j. daftar BMN yang diusulkan untuk diHibahkan sekurang-kurangnya meliputi kode barang, NUP, nama/jenis barang, merk/type, jumlah unit, tahun perolehan, nilai perolehan, nilai buku, dan kondisi barang; k. foto-foto asli BMN yang diusulkan untuk diHibahkan; l. fotokopi laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN yang berisi BMN yang diusulkan untuk diHibahkan; dan m. softcopy dokumen permohonanan dengan format PDF (.pdf) dan daftar BMN dengan format excel (.xlsx), dalam bentuk keping compact disk (CD) atau media penyimpanan lainnya. (3) Dalam hal dokumen disampaikan berupa fotokopi harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada satuan kerja bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut.

Pasal 19

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan Hibah, terutama dalam kaitannya dengan pertimbangan: a. dalam rangka kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial; dan b. penyelenggaraan pemerintah negara/daerah. (2) Pengguna Barang melakukan penelitian data administrasi. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat melakukan penelitian fisik dan/atau penelitian lapangan untuk mencocokkan data administratif yang ada.

BAB 1

Permohonan

Pasal 22

Koreksi

(1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang dengan tembusan pimpinan unit utama bersangkutan dan Inspektur JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan atas BMN yang diusulkan; b. surat keputusan tim internal/panitia PemusnahanBMN Kuasa Pengguna Barang; c. berita acara penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Internal/Panitia PemusnahanBMN; d. lampiran berita acara penelitian administrasi dan fisik BMN oleh tim internal/panitia PemusnahanBMN; e. penjelasan dan pertimbangan PemusnahanBMN; f. surat pernyataan bahwa PemusnahanBMN tidak mengganggu tugas fungsi kedinasan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; g. surat pernyataan bahwa BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lain oleh Kuasa Pengguna Barang; h. surat pernyataan tanggung jawab kebenaran materiil atas BMN yang diusulkan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; i. daftar BMN yang diusulkan untuk dimusnahkan sekurang-kurangnya meliputi kode barang, NUP, nama/jenis barang, merk/type, jumlah unit, tahun perolehan, nilai perolehan, nilai buku, dan kondisi barang; j. foto-foto asli BMN yang diusulkan untuk dimusnahkan; k. fotokopi laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN yang berisi BMN yang diusulkan untuk dimusnahkan; dan l. softcopy dokumen permohonanan dengan format PDF (.pdf) dan daftar BMN dengan format excel (.xlsx), dalam bentuk keping compact disk (CD) atau media penyimpanan lainnya. (3) Dalam hal dokumen disampaikan berupa fotokopi harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada satuan kerja bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut.

Pasal 23

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan PemusnahanBMN dari Kuasa Pengguna Barang terhadap No.1978, 2015 kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (2) Pengguna Barang melakukan penelitian data administrasi. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat melakukan penelitian fisik dan/atau penelitian lapangan untuk mencocokkan data administratif yang ada.

BAB Kesembilan

Tata Cara PenghapusanBMN

Pasal 25

Koreksi

(1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang dengan tembusan pimpinan unit utama bersangkutan dan Inspektur JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan atas BMN yang diusulkan; b. surat keputusan tim internal/panitia PenghapusanBMN Kuasa Pengguna Barang; c. berita acara penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Internal/Panitia PenghapusanBMN; d. lampiran berita acara penelitian administrasi dan fisik BMN oleh tim internal/panitia PenghapusanBMN; e. penjelasan dan pertimbangan PenghapusanBMN; f. surat pernyataan bahwa PenghapusanBMN tidak mengganggu tugas fungsi kedinasan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; g. surat pernyataan bahwa BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lain oleh Kuasa Pengguna Barang; h. surat pernyataan tanggung jawab kebenaran materiil atas BMN yang diusulkan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; i. surat keterangan dari instansi yang terkait sesuai dengan alasan/penyebab PenghapusanBMN; j. daftar BMN yang diusulkan untuk dihapuskan sekurang-kurangnya meliputi kode barang, NUP, nama/jenis barang, merk/type, jumlah unit, tahun perolehan, nilai perolehan, nilai buku, dan kondisi barang. k. foto-foto asli BMN yang diusulkan untuk dihapuskan; l. fotokopi laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN yang berisi BMN yang diusulkan untuk dihapuskan; m. softcopy dokumen permohonanan dengan format PDF (.pdf) dan daftar BMN dengan format excel No.1978, 2015 (.xlsx), dalam bentuk keping compact disk (CD) atau media penyimpanan lainnya. (3) Dalam hal dokumen disampaikan berupafotokopi harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada satuan kerja bersangkutan yang menyatakan kebenaranfotokopi dokumen tersebut.

BAB 1

Permohonan

Pasal 25

Koreksi

(1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang dengan tembusan pimpinan unit utama bersangkutan dan Inspektur JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan atas BMN yang diusulkan; b. surat keputusan tim internal/panitia PenghapusanBMN Kuasa Pengguna Barang; c. berita acara penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Internal/Panitia PenghapusanBMN; d. lampiran berita acara penelitian administrasi dan fisik BMN oleh tim internal/panitia PenghapusanBMN; e. penjelasan dan pertimbangan PenghapusanBMN; f. surat pernyataan bahwa PenghapusanBMN tidak mengganggu tugas fungsi kedinasan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; g. surat pernyataan bahwa BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lain oleh Kuasa Pengguna Barang; h. surat pernyataan tanggung jawab kebenaran materiil atas BMN yang diusulkan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang; i. surat keterangan dari instansi yang terkait sesuai dengan alasan/penyebab PenghapusanBMN; j. daftar BMN yang diusulkan untuk dihapuskan sekurang-kurangnya meliputi kode barang, NUP, nama/jenis barang, merk/type, jumlah unit, tahun perolehan, nilai perolehan, nilai buku, dan kondisi barang. k. foto-foto asli BMN yang diusulkan untuk dihapuskan; l. fotokopi laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN yang berisi BMN yang diusulkan untuk dihapuskan; m. softcopy dokumen permohonanan dengan format PDF (.pdf) dan daftar BMN dengan format excel No.1978, 2015 (.xlsx), dalam bentuk keping compact disk (CD) atau media penyimpanan lainnya. (3) Dalam hal dokumen disampaikan berupafotokopi harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada satuan kerja bersangkutan yang menyatakan kebenaranfotokopi dokumen tersebut.

Pasal 26

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan PenghapusanBMN dari Kuasa Pengguna Barang terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (2) Pengguna Barang melakukan penelitian data administrasi. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat melakukan penelitian fisik dan/atau penelitian lapangan untuk mencocokkan data administratif yang ada.

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

BAB 3

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

BAB 4

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 21

BAB Kedelapan

Pasal 22

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24