PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAHMADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

PERMEN Nomor 58 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilakukan oleh Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

(1) Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun pelajaran. (2) Ujian Susulan Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat. (3) Kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan ditetapkan dan diumumkan oleh Satuan Pendidikan paling lambat empat minggu setelah pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 9

(1) Nilai Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilaporkan oleh provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian dilaksanakan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 11

Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama melakukan sosialisasi Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

BAHAN DAN PEMERIKSAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Pasal 12

Bahan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas naskah soal, lembar jawaban ujian, daftar hadir, berita acara, tata-tertib, dan pakta integritas.

Pasal 13

(1) Kisi-kisi Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat merupakan acuan dalam pengembangan dan perakitan soal Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan kurikulum yang berlaku. (2) Kisi-kisi soal Ujian Sekolah/Madrasah untuk mata pelajaran Bahasa INDONESIA, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Kisi-kisi soal Ujian Program Paket A/Ula untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (3) Kisi-kisi Ujian Sekolah/Madrasah untuk mata pelajaran selain yang disebutkan pada ayat (2) disiapkan oleh Satuan Pendidikan dengan koordinasi oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota atau kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

(1) Naskah soal Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat disiapkan oleh satuan/program pendidikan dan/atau Pemerintah. (2) Naskah soal Ujian Sekolah/Madrasah untuk SD/MI dan SDLB terdiri atas mata pelajaran Bahasa INDONESIA, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) disiapkan oleh Pemerintah dengan komposisi 25% (dua puluh lima persen) dan Satuan Pendidikan di bawah koordinasi dinas pendidikan provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan komposisi 75% (tujuh puluh lima persen). (3) Naskah soal Ujian bentuk lain yang sederajat untuk Program Paket A/Ula terdiri atas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa INDONESIA, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) disiapkan oleh Pemerintah dengan komposisi 25% (dua puluh lima persen) dan Satuan Pendidikan di bawah koordinasi dinas pendidikan provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan komposisi 75% (tujuh puluh lima persen). (4) Naskah soal untuk mata pelajaran selain yang disebutkan pada ayat (2) dan ayat (3) disiapkan oleh satuan/program pendidikan baik secara mandiri maupun dengan koordinasi dinas pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama, dan/atau dinas pendidikan provinsi atau Kantor Wilayah Agama. (5) Naskah soal merupakan dokumen negara. (6) Naskah soal Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

Pemeriksaan dan pelaporan hasil Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.