Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Lingkup Uru…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. program pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp200.031.289.000 (dua ratus milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); b. program guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp47.448.628.000 (empat puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan c. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp16.662.195.000 (enam belas milyar enam ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada daftar isian pelaksanaan anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. (3) Rincian alokasi anggaran Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Dekosentrasi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan program dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5