PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2020 tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 48 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU

Pasal 11

(1) Dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku diperoleh dari laporan pengaduan Pegawai atau masyarakat. (2) Laporan pengaduan dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau diteruskan secara tertulis kepada Menteri. (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. bentuk Pelanggaran Etik dan Perilaku; b. identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk dan nomor telepon/telepon seluler Pelapor; c. nama, jabatan, dan/atau unit kerja Terlapor; d. bukti/dokumen pendukung dan/atau saksi yang mengetahui terjadinya Pelanggaran Etik dan Perilaku; dan e. waktu dan tempat kejadian.

Pasal 12

(1) Tata cara penanganan pelaporan dugaan adanya Pelanggaran Etik dan Perilaku sebagai berikut: a. Menteri berdasarkan laporan pengaduan dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melalui sekretaris jenderal memerintahkan kepala biro yang membidangi sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan pengaduan dimaksud. b. Kepala biro yang membidangi sumber daya manusia: 1. melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cara klarifikasi dan/atau verifikasi atas kebenaran isi laporan pengaduan dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku; 2. menyatakan terjadi atau tidak terjadinya dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 3. menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Menteri melalui sekretaris jenderal untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Dalam hal, Kepala biro yang membidangi sumber daya manusia tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b karena konflik kepentingan, Menteri melalui sekretaris jenderal memerintahkan kepala biro yang membidangi hukum untuk melaksanakan tugas dimaksud. d. Dalam hal kepala biro yang membidangi sumber daya manusia tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b karena berhalangan, Menteri melalui sekretaris jenderal memerintahkan pelaksana harian atau pelaksana tugas kepala biro yang membidangi sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dimaksud.

BAB IV

MAJELIS ETIK

Pasal 17

Koreksi

(1) Menteri membentuk Majelis Etik untuk memproses perkara Pelanggaran Etik dan Perilaku. (2) Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. (3) Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Etik dan Perilaku; b. memeriksa Terlapor yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; c. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu; d. mendengarkan pembelaan diri dari Terlapor; e. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat pengawas mengenai pemberian sanksi; dan f. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya Pelanggaran Etik dan Perilaku yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 18

(1) Keanggotaan Majelis Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh anggota berdasarkan suara terbanyak. (3) Unsur keanggotaan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan b. pejabat pimpinan tinggi pratama. (4) Anggota Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut: a. tidak menjadi pihak Terlapor; b. tidak menjadi pimpinan pada unit kerja Terlapor; c. tidak memangku jabatan atau pangkat yang lebih rendah dari jabatan dan pangkat Terlapor; d. tidak pernah mendapatkan sanksi Pelanggaran Etik dan Perilaku, hukuman disiplin Pegawai, atau sanksi pidana; e. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Terlapor; dan f. tidak terkait dengan dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku yang dilaporkan.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Majelis Etik dibantu oleh sekretariat Majelis Etik. (2) Sekretariat Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala biro yang membidangi sumber daya manusia. (3) Anggota sekretariat Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai pada biro yang membidangi sumber daya manusia. (4) Sekretariat Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyiapkan dokumen dan/atau bukti Pelanggaran Etik dan Perilaku yang akan dilakukan pemeriksaan; b. menyiapkan dokumen terkait laporan Pelanggaran Etik dan Perilaku dan pelaksanaan pemeriksaan Pelanggaran Etik dan Perilaku oleh Majelis Etik; c. mengadministrasikan hasil pemeriksaan Sidang Etik; d. menyiapkan dokumen untuk penyusunan rekomendasi sanksi Pelanggaran Etik dan Perilaku; dan e. menyampaikan salinan putusan Sidang Etik kepada Terlapor, atasan langsung Terlapor, dan Menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V

SIDANG ETIK

Pasal 20

Koreksi

(1) Majelis Etik memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a pada Sidang Etik. (2) Dalam memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Etik menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 21

Koreksi

(1) Majelis Etik memanggil Terlapor secara patut dan tertulis untuk menghadiri Sidang Etik. (2) Pemanggilan secara patut dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik. (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Sidang Etik. (4) Dalam hal Terlapor yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir, Majelis Etik melakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Sidang Etik. (5) Dalam hal Terlapor yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, Majelis Etik memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Etik dan Perilaku tanpa kehadiran Terlapor. (6) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Sidang Etik dilakukan secara tertutup. (2) Majelis Etik melakukan pemeriksaan terhadap: a. saksi; b. Terlapor; dan c. dokumen dan/atau alat bukti lainnya. (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pihak lain yang mengetahui, mendengar, atau melihat perbuatan Pelanggaran Etik dan Perilaku yang diduga dilakukan oleh Terlapor. (4) Sebelum memberikan keterangan, saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pasal 23

(1) Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berhak mengajukan pembelaan diri dan saksi yang meringankan. (2) Majelis Etik mempertimbangkan untuk menerima atau menolak saksi yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemeriksaan pada Sidang Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat dilakukan secara daring. (4) Hasil pemeriksaan Sidang Etik dicatat dan didokumentasi oleh sekretariat Majelis Etik.

Pasal 24

(1) Majelis Etik MENETAPKAN putusan setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). (2) Putusan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah mufakat. (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, putusan ditetapkan dengan suara terbanyak. (4) Putusan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan: a. Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Etik dan Perilaku dengan mencantumkan ketentuan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilanggar dan bentuk sanksi yang dikenai Terlapor; atau b. Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Etik dan Perilaku. (5) Putusan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibacakan dalam Sidang Etik yang dihadiri oleh Terlapor. (6) Dalam hal Terlapor tidak hadir, putusan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dibacakan dalam Sidang Etik. (7) Salinan putusan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Terlapor, atasan langsung Terlapor, dan Menteri. (8) Putusan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. (9) Putusan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2020 tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB II

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28