PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2012 tentang PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HALUOLEO

PERMEN Nomor 43 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Koreksi

(1) UNHALU merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) UNHALU pada awalnya merupakan perguruan tinggi swasta bernama Universitas Haluoleo yang disingkat UNHOL berkedudukan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. (3) UNHOL ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan PRESIDEN RI Nomor 37 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 dengan nama Universitas Haluoleo (UNHALU) dan diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1981 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

UNHALU berasaskan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 4 (1) UNHALU memiliki lambang berbentuk melati segi lima dengan tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat buku yang terbuka dengan tulisan angka 1981, obor yang menyala berwarna merah, delapan pancaran berwarna kuning emas, dan lingkaran rotan yang berbentuk rantai berwarna kuning, tulisan Universitas terletak pada bagian atas dan Haluoleo terletak pada bagian bawah. (2) Ukuran lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: Lipatan luar 120 x dari titik pusat, ukuran lipatan dalam 92 x dari titik pusat, dengan kata lain besar ukuran lipatan adalah 120 x - 92 x = 28 x (x = variabel). (3) Lambang UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna: a. bunga melati bersegi lima memiliki makna dasar negara INDONESIA, Pancasila; b. buku yang terbuka memiliki makna prinsip keterbukaan dan pengabdian yang bersumber pada ilmu amaliah dan amal ilmiah; c. obor yang menyala memiliki makna pancaran ilmu pengetahuan yang menerangi kehidupan serta meningkatkan harkat dan martabat manusia; d. delapan pancaran memiliki makna mithos kepahlawanan Haluoleo yang mempersatukan dan memakmurkan kedelapan penjuru wilayah di Sulawesi Tenggara; e. lingkaran rotan berbentuk rantai yang dalam bahasa Tolaki disebut "kalo" memiliki makna persatuan dan kesatuan masyarakat di Sulawesi Tenggara; f. angka 1981 memiliki makna tahun pendirian UNHALU; g. warna hitam memiliki makna kemantapan dan keteguhan; h. warna merah memiliki makna semangat dan keberanian dalam membela kebenaran; i. warna biru memiliki makna keluasan wawasan; j. warna putih memiliki makna kesucian dan keluhuran budi pekerti; k. warna kuning emas melambangkan kedewasaan dan keagungan. (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

(1) UNHALU memiliki bendera dan panji. (2) Bendera UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 1/2 (satu perdua) dari panjang berwarna kuning emas dengan kode warna S0560-Y30R dan ditengahnya terdapat lambang UNHALU. (3) Bendera UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: (4) (4) Panji UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segilima berwarna kuning emas dengan kode warna S0560-Y30R yang ditengahnya terdapat lambang UNHALU dan terdapat rumbai berwarna hitam dengan panjang 5 cm. (5) Ukuran panji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) panjang sisi tegak 30 cm, panjang sisi miring masing-masing 50 cm. (6) Panji UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut: (7) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera dan panji diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

(1) Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 1/2 (satu perdua) dari panjang yang dicirikan oleh warna strip vertikal dengan warna yang berbeda pada masing-masing bendera dan di dalamnya terdapat lambang UNHALU. (2) Bendera fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berwarna hijau dengan kode warna S1060-G30Y dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut. b. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) berwarna jingga dengan kode warna S0570-470R dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut. c. Bendera Fakultas Ekonomi (FEKON) berwarna abu-abu dengan kode warna S3020-Y70R dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut: d. Bendera Fakultas Pertanian (FAPERTA) berwarna coklat dengan kode warna S5030-Y50R dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut. e. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) berwarna merah marun dengan kode warna S2070-R10B dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut. f. Bendera Fakultas Teknik (FT) berwarna hitam dengan kode warna S9000-N dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut. g. Bendera Fakultas Hukum (FH) berwarna merah dengan kode warna S1085-Y90R dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut. h. Bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) berwarna biru laut dengan kode warna S3065-R90B dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut. (8) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

(1) UNHALU memiliki Hymne dan Mars. (2) Hymne UNHALU sebagai berikut: (3) Mars UNHALU sebagai berikut: (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Hymne dan Mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

(1) UNHALU memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan UNHALU, busana guru besar, dan busana wisudawan. (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan atribut mahasiswa berupa jaket berwarna kuning emas dengan kode warna S0560-Y30R dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UNHALU. (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Visi UNHALU menjadi perguruan tinggi yang maju, bermartabat, dan berbudaya akademik dalam membentuk sumberdaya manusia cerdas komprehensif secara berkelanjutan. (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna: a. maju adalah kemampuan untuk mencapai nilai atau standar yang diakui dalam pelaksanaan tri dharma yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat; b. bermartabat adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Universitas yang bermartabat adalah universitas yang menjadikan sivitas akademikanya mempunyai harga diri yang tinggi berpedoman kepada keyakinan dasar nilai-nilai agama dan nilai- nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan, dan keadilan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain; c. berbudaya akademik, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika akan senantiasa berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompentensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEKS dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme; d. cerdas komprehensif meliputi: 1. cerdas spiritual adalah beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul; 2. cerdas emosional dan sosial adalah beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. 3. cerdas intelektual adalah beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 4. cerdas kinestetis adalah beraktualisasi diri melalui olahraga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar dan berdaya tahan, sigap, terampil, dan cekatan.

Pasal 10

Misi UNHALU: a. mengembangkan pendidikan berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global; b. mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten; c. menerapkan hasil-hasil penelitian dan produk unggul lainnya untuk kesejahteraan institusi, masyarakat, dan kemajuan IPTEKS; d. menguatkan sistem tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan; e. mengembangkan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan untuk membangun citra UNHALU di tingkat nasional dan internasional; f. mengembangkan lingkungan universitas yang nyaman, aman, dan berwawasan lingkungan; dan g. meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk menjamin kepastian layanan kepada pemangku kepentingan.

Pasal 11

Pasal 13

(1) Pengembangan UNHALU mentaati prinsip: a. profesionalisme b. akuntabel; c. keberlanjutan; d. koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan simplifikasi. (2) Pengembangan UNHALU mengacu pada visi, misi, tujuan, dan pola ilmiah pokok UNHALU, yang dipetakan dan didokumentasikan sebagai rencana induk (masterplan), rencana strategis, rencana operasional, serta dilaksanakan sesuai skala proritas.

Pasal 14

Pengembangan UNHALU mencakup: a. Pengembangan kegiatan tri dharma: 1. pengembangan pendidikan; 2. pengembangan penelitian; 3. pengembangan pengabdian/layanan masyarakat. b. Pengembangan penunjang tri dharma. 1. pengembangan sumber daya manusia; 2. pengembangan dana dan sumberdana; 3. pengembangan prasarana dan sarana; 4. pengembangan kemitraan dan kerja sama; 5. pengembangan tata kelola.

BAB IV

ORGAN UNHALU

Pasal 15

Koreksi

Organ UNHALU terdiri atas: a. Rektor; b. Dewan Pengawas; c. Senat; d. Satuan Pengawasan Internal; e. Dewan Pertimbangan.

Pasal 16

Koreksi

Rektor sebagai organ pengelola UNHALU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas: a. Rektor dan Pembantu Rektor; b. Fakultas; c. Lembaga; d. Biro; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik INDONESIA Nomor 0172/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Haluoleo dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 273/O/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik INDONESIA Nomor 0172/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Haluoleo. (2) UNHALU dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 19

(1) Dewan Pengawas merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU UNHALU yang dilakukan pejabat pengelola BLU UNHALU mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan saran dan pendapat kepada Rektor dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU UNHALU; b. melaporkan kepada Rektor dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU UNHALU; c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU UNHALU, memberikan pendapat dan saran kepada Rektordan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU UNHALU; d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU UNHALU dalam melaksanakan pengelolaan BLU UNHALU; dan e. memberikan masukan, saran dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU UNHALU kepada pengelola BLU UNHALU.

Pasal 20

(1) Anggota Dewan Pengawas adalah orang peseorangan yang: a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU UNHALU, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara. (2) Anggota Dewan Pengawas BLU UNHALU terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan BLU UNHALU. (3) Dewan Pengawas terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 21

(1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan di bidang akademik; b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor; c. memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan Rektor; d. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor, mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. MENETAPKAN kurikulum program studi; 2. MENETAPKAN persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 3. MENETAPKAN persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik. f. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf e; g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; h. mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Renstra, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor; i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; j. Pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik; k. Pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; l. Pemberian pertimbangan atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; m. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; n. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor; (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 22

(1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua Senat (2) Senat terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (3) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. 3 (tiga) orang Wakil Guru Besar/Profesor dari setiap fakultas; b. Rektor dan para Pembantu Rektor; c. para Dekan; d. Ketua Lembaga; e. 1 (satu) orang wakil dosen bukan Profesor dari setiap jurusan; dan f. Kepala UPT yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang akademik. (4) Ketua Senat dijabat oleh Anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (5) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. (7) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan wakil Guru Besar/Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Senat. (8) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 23

(1) Rapat Senat terdiri atas: a. Rapat Senat biasa; b. Rapat Senat luar biasa; c. Rapat Senat terbatas; d. Rapat Senat khusus. (2) Rapat Senat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun. (3) Rapat Senat biasa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Senat. (4) Rapat Senat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk pengukuhan Profesor, dan Wisuda. (5) Rapat Senat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk memberikan pertimbangan pembukaan Program Studi, Jurusan atau Fakultas serta rekomendasi kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Profesor. (6) Rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan untuk pemilihan Rektor dan pemberian pertimbangan Pembantu Rektor. (7) Tata cara penyelenggaraan rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 24

(1) Satuan pengawasan internal merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pengawasan internal memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik; b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; dan e. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 25

(1) Satuan Pengawasan Internal terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. bidang akuntansi/keuangan; b. bidang manajemen sumber daya manusia; c. bidang manajemen aset; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan. (2) Persyaratan satuan pengawasan internal: a. berpendidikan paling rendah S1; b. memiliki pengalaman paling rendah 2 (dua) tahun di bidang yang akan diawasi; c. mengetahui kebijakan, standar, dan prosedur audit universitas; d. mengetahui prinsip dan prosedur masalah penganggaran, estimasi biaya, dan manajemen biaya. (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Anggota. (4) Anggota Satuan Pengawasan Internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNHALU ditetapkan oleh Rektor. (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal 4 tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 26

(1) Dewan Pertimbangan merupakan organ UNHALU yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non- akademik; b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNHALU. (3) Dewan Pertimbangan paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, alumni, pengusaha dan lainnya. (4) Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (5) Ketua, sekretaris, dan anggota dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor. (6) Masa jabatan anggota dewan pertimbangan 4 tahun dan dapat diangkat kembali. (7) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB Kedua

Rektor

Pasal 16

Koreksi

Rektor sebagai organ pengelola UNHALU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas: a. Rektor dan Pembantu Rektor; b. Fakultas; c. Lembaga; d. Biro; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 17

Koreksi

(1) Rektor merupakan organ UNHALU yang menjalankan fungsi pengelolaan UNHALU. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan/atau MENETAPKAN kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan senat; c. menyusun dan MENETAPKAN norma akademik setelah mendapat pertimbangan senat; d. menyusun dan MENETAPKAN kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun; f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun UNHALU; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; m. menerima, membina, dan mengembangkan, memberhentikan peserta didik; n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tri dharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tri dharma kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri; r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tri dharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan s. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tri dharma perguruan tinggi;

Pasal 18

BAB Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

BAB Keempat

Senat

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Dosen di lingkungan UNHALU dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan. (2) Dosen di lingkungan UNHALU dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga dan Ketua Jurusan/Bagian. (3) Pengangkatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan f. meninggal dunia. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNHALU. (6) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian, seorang dosen harus memenuhi persyaratan. (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun bagi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun bagi calon Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan dan Ketua Lembaga; f. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga, serta berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi Pembantu Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian; g. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga, serta paling rendah Lektor bagi calon Pembantu Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian; h. bersedia dicalonkan menjadi Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, dan Ketua Jurusan/Bagian yang dinyatakan secara tertulis; i. memiliki setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; l. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNHALU.

Pasal 28

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNHALU dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNHALU. (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf Kedua Rektor

Pasal 29

(1) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui: a. tahap penjaringan bakal calon; b. tahap penyaringan calon; c. tahap pemilihan calon; dan d. tahap pengangkatan. (2) Senat melakukan penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 30

(1) Rektor membentuk panitia pemilihan Rektor dengan persetujuan Senat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir dengan tugas utama mempersiapkan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Rektor. (2) Panitia pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perwakilan unsur Senat; b. perwakilan unsur tenaga kependidikan. (3) Ketentuan mengenai pembentukan panitia diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 31

(1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor dilakukan dengan cara: a. pendaftaran bakal calon Rektor; b. verifikasi secara administrasi oleh panitia pemilihan bakal calon Rektor untuk mendapatkan paling sedikit 4 (empat) nama bakal calon Rektor. (2) Panitia pemilihan Rektor menyampaikan nama bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Senat. (3) Rapat Senat khusus untuk penjaringan bakal calon Rektor diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir.

Pasal 32

(1) Tahap penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat khusus dengan tahapan: a. penyampaian visi dan misi oleh calon Rektor; b. pemungutan suara oleh anggota senat untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon Rektor; c. penyampaian 3 (tiga) nama calon Rektor kepada Menteri. (2) Rapat Senat khusus untuk penyaringan calon Rektor diselenggarakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir. (3) Rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat. (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara. (5) Ketentuan mengenai rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB Kesatu

Organ Pengelola Paragraf Pertama Umum

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Tujuan UNHALU dirumuskan berdasarkan hierarki dalam tri dharma dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan, yaitu: a. tersedianya layanan pendidikan bermutu, relevan, dan berdaya saing; b. tercapainya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian yang memiliki daya saing; c. tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan; d. tercapainya peningkatan prestasi mahasiswa dalam kegiatan penalaran, seni dan budaya, kewirausahaan, serta olahraga di tingkat nasional; e. tersedianya sarana dan prasarana kampus yang nyaman, aman dan berwawasan lingkungan; dan f. terbangunnya sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara menyeluruh di fakultas/lembaga dan unit lainnya. Pasal12 (1) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di UNHALU yang diselenggarakan melalui kegiatan institusionalnya dengan berbasis pada potensi sumberdaya lokal-nasional dan paradigma nasional, dipolakan secara terarah agar memiliki kemampuan untuk mengkaji, membangun, dan memanfaatkan secara berkelanjutan. (2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dengan mengedepankan dimensi: a. fisik-biologik-sosio-kultural pulau-laut dan pesisir dengan segala potensi dan keistimewaannya yang banyak ditemui di wilayah pedesaan dan pesisir; b. hubungan dan interaksi ideologik-politik-sosial-ekonomi-kultural- pertahanan-keamanan internasional yang banyak mewarnai wilayah pedesaan dan pesisir; c. pemberdayaan dan pemeliharaan sumberdaya alam yang potensial dan lingkungan hidup fisik-biologik-sosial-ekonomi-budaya yang sangat bervariasi dan dinamis di wilayah pedesaan dan pesisir; d. manusia dari berbagai etnis dan sub etnis yang hidup dalam budayanya dengan berbagai ketangguhan dan kelemahannya yang membentuk masyarakat bangsa dan negara dalam Wilayah pedesaan dan pesisir; e. teknologi dan rekayasa yang bervariasi dalam kualitas, penguasaan, penerapan, dayaguna dan hasilguna di Wilayah Pedesaan dan Pesisir, serta memiliki nilai strategis dalam pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Wilayah.

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2012 tentang PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HALUOLEO

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Keempat

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV

BAB XVI