PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PEMANFAATAN SISTEM E-MONITORING SERAPAN ANGGARAN UNTUK PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 42 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 4. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. 6. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN Kementerian. 9. Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. 10. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. 11. Pemantuan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 13. Pencatatan adalah kegiatan memindahkan data dalam lembaran kertas menjadi data elektronik.

BAB V

PETUGAS SISTEM E-MONITORING SERAPAN ANGGARAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Kepala satker MENETAPKAN petugas pelaporan e-Monitoring Serapan Anggaran dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri untuk mendapatkan akun e-Monitoring Serapan Anggaran. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas koordinator dan operator yang berasal dari unit kerja yang relevan dengan fungsi pemantauan, pengendalian dan/atau evaluasi. (3) Koordinator bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyusunan pelaporan dengan memanfaatkan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran dan melakukan verifikasi laporan yang sudah dicatat dalam sistem e-Monitoring Serapan Anggaran. (4) Operator bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan data transaksi ke dalam sistem e-Monitoring Serapan Anggaran. (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dirangkap. (6) Apabila terjadi perubahan petugas, Kepala satker segera MENETAPKAN petugas e-Monitoring Serapan Anggaran pengganti dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi petugas e-Monitoring Serapan Anggaran Kementerian adalah sebagai berikut: a. pegawai negeri sipil; b. menguasai microsoft office (microsoft word, microsoft excel dan microsoft powerpoint); c. menguasai bahasa Inggris (pasif); d. mengetahui substansi yang berkaitan dengan pemantauan, pengendalian dan evaluasi; e. memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas; dan f. pelaksana/petugas pelaporan bulanan dengan menggunakan format B.19 dan Laporan Triwulanan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 39 Tahun 2006.

Pasal 10

(1) Satuan kerja wajib mengalokasikan anggaran untuk mengoperasionalkan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran. (2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11

(1) Sekretaris Jenderal bertanggungjawab melakukan pengawasan, pembinaan dan koordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan sistem e- Monitoring Serapan Anggaran. (2) Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengawasan fungsional atas dasar laporan yang dihasilkan dari sistem e-Monitoring Serapan Anggaran. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri secara periodik.

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PEMANFAATAN SISTEM E-MONITORING SERAPAN ANGGARAN UNTUK PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14