PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tiket Masuk Museum untuk Kegiatan Penelitian, Tamu Negara, Penyandang Disabilitas, Yatim Piatu, dan Lanjut Usia

PERMEN Nomor 41 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. 2. Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara INDONESIA. 4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 5. Yatim Piatu adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak memiliki ayah serta ibu. 6. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB Kedua

Tata Cara

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Kegiatan Penelitian yang diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berada di bawah satuan pendidikan berupa penelitian untuk kepentingan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala satuan pendidikan yang menugaskan Kegiatan Penelitian kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama peneliti; b. waktu penelitian; dan c. tujuan penelitian. (4) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan proposal penelitian.

Pasal 9

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perseorangan yang melakukan penelitian untuk kepentingan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama peneliti; b. waktu penelitian; dan c. tujuan penelitian. (4) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan proposal penelitian.

Pasal 10

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB 1

Kegiatan Penelitian

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Tamu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Jakarta, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang dikunjungi kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. maksud dan tujuan kunjungan.

Pasal 12

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB 2

Tamu Negara

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Penyandang Disabilitas dibawah suatu lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala/ketua lembaga sosial kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. penanggung jawab.

Pasal 14

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB 3

Penyandang Disabilitas

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Yatim Piatu Piatu yang berada dibawah suatu lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala/ketua lembaga sosial kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. penanggung jawab.

Pasal 16

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB 4

Yatim Piatu

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Lanjut Usia yang berada dibawah suatu lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala/ketua lembaga sosial kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. penanggung jawab.

Pasal 18

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tiket Masuk Museum untuk Kegiatan Penelitian, Tamu Negara, Penyandang Disabilitas, Yatim Piatu, dan Lanjut Usia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

BAB 2

Pasal 4

Pasal 5

BAB 3

Pasal 5

Pasal 6

BAB 4

Pasal 6

Pasal 7

BAB 5

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19