PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PERMEN Nomor 40 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara, baik atas nama Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 6. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik. 8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN. 9. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Menteri. 11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PENDAFTARAN LHKPN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun menyusun daftar nama penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h di masing-masing unit kerja. (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan daftar nama penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala biro yang menangani kepegawaian paling lambat pada tanggal 31 Januari. (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar nama penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Ketua KPK, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 6

(1) Pimpinan unit kerja wajib melaporkan daftar: a. ASN yang diangkat pertama kali, mutasi, promosi, berakhirnya masa jabatan sebagai penyelenggara negara, atau pensiun; b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian. (2) Sekretaris Jenderal melaporkan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua KPK dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 7

(1) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat: a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat, mutasi atau promosi jabatan; b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak: a. pengangkatan pertama kali, mutasi, promosi jabatan, atau pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau b. pensiun/berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

Pasal 8

(1) Penyampaian LHKPN selama menjabat sebagai penyelenggara negara dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Harta Kekayaan yang dilaporkan adalah Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan. (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi e-lhkpn pada laman www.elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 9

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat diserahkan secara langsung kepada KPK atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK. (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; f. identitas istri atau suami; g. identitas anak; h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki; i. besarnya penghasilan dan pengeluaran; j. surat kuasa mendapatkan data keuangan; k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan l. surat pernyataan. (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) LHKPN merupakan dokumen milik Negara.

Pasal 10

(1) KPK melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan oleh penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN. (3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh penyelenggara negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 11

(1) Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada penyelenggara negara bagian-bagian dari Formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh penyelenggara negara. (2) Penyelenggara negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal penyelenggara negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyelenggara negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 12

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, KPK memberikan tanda terima kepada penyelenggara negara.

BAB VI

PENYAMPAIAN DAN PENERIMAAN LHKASN

Pasal 18

Koreksi

(1) ASN yang wajib menyampaikan LHKASN adalah sebagai berikut: a. seluruh pegawai ASN selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ini; b. calon ASN; c. penyelenggara negara yang berhenti dari jabatan sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mutasi atau promosi, dan pensiun. (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format pelaporan yang dapat diakses melalui laman siharka.menpan.go.id. (3) Setiap ASN yang telah menyampaikan LHKASN wajib menyampaikan surat pernyataan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKASN. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ASN yang bersangkutan diatas materai dan disampaikan pada unit kepegawaian di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 19

(1) Pimpinan unit utama pada setiap awal tahun menyusun daftar nama ASN beserta jabatannya pada unit kerja masing-masing. (2) Pimpinan unit utama menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala biro yang menangani kepegawaian paling lambat pada tanggal 31 Januari. (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur Jenderal paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 20

(1) Pimpinan unit utama menyampaikan laporan ASN yang diangkat pertama kali, mutasi, promosi jabatan, atau berhenti dari jabatan sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai ASN kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Keputusan. (2) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari pimpinan unit utama.

Pasal 21

LHKASN disampaikan paling lambat : a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; dan b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 22

Inspektur Jenderal menyampaikan password laman siharka.menpan.go.id. kepada masing-masing pimpinan unit utama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima daftar nama ASN beserta jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

(1) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas: a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada pimpinan oleh ASN; b. berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal melalui biro yang menangani kepegawaian terkait penyampaian LHKASN; c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN; d. melakukan klarifikasi hasil verifikasi yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran; e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika klarifikasi hasil verifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 24

(1) Inspektorat Jenderal menyampaikan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN pada setiap akhir tahun berjalan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Inspektorat Jenderal wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN dan LHKASN.

Pasal 25

(1) ASN yang pensiun atau berakhirnya masa jabatan menyampaikan LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman siharka.menpan.go.id.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29